Ketua KPU Tegaskan Orang Gila Tidak Boleh Memilih, Orang dengan Gangguan Jiwa Boleh

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membantah informasi yang menyatakan KPU telah mendata warga pemiih yang berstatus gila dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemillu 2019.

“Itu berita hoax KPU dibilang sudah mendata orang gila dalam daftar pemilih. Saya tahu informasi bohong ini menyebar,” kata Ketua Arief Budiman saat menjadi pembicara dalam acara Rapat koordinasi Kehumasan dan Hukum 2019 di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Pernyataan ini disampaikan Ketua KPU saat menjawab pertanyaan seorang peserta rakornas yang mengaku dari Bengkulu. Menurut pejabat humas di Pemprov Bengkulu itu, di daerahnya beredar isu KPU membolehkan orang gila untuk memberikan suaranya pada pemilu tanggal 17 April 2019.

Menarik Untuk Disimak:   Fadli Zon: Pemeriksaan Rocky Gerung Menakut-nakuti Orang Kritis Berakal Sehat

Arief menegaskan, KPU tidak pernah mendatangi dan mendata warga yang sudah dinyatakan berstatus gila.

“Orang gila itu tidak boleh memilih. KPU hanya mendata warga sebagai pemilih yang memiliki kesehatan jiwanya terganggu, bukan gila ya. Bukan orang gila yang di jalanan gak pake baju dan makan apa saja di jalan,” tuturnya.

Ketua KPU mengaku heran isu seperti ini bisa muncul menjelang Pemilu 2019. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008 sudah memutuskan bahwa warga yang memiliki gangguan jiwa tapi punya kesadaran untuk memilih, bisa ikut didaftar sebagai pemilih.

“Pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 juga boleh warga yang memiliki gangguan jiwa ikut pemilu. Kok, sekarang isunya KPU membolehkan orang gila ikut memilih,” kata Arief.

Menarik Untuk Disimak:   ANEH, Pasca Viral Pencoblos RINDU Lebih Banyak Dibanding DPT, Situs Penghitungan KPU Serentak 'Down'

Ia menambahkan, pengertian warga yang memiliki gangguan jiwa adalah bukan bersifat permanen.

“Kita kalau diperiksa kejiwaan kita bisa dibilang terganggu. Saya saja yang setiap saat mikirin kotak suara, surat suara, kadang stress dan kalau diperiksa mungkin dibilang terkena gangguan jiwa. Yang penting dia tidak gangguan jiwa permanen dan mampu memilih dalam pemilu,” tuturnya.

Namun, Arief membenarkan kalau KPU di daerah bisa mendata warga yang tinggal di panti rehabilitasi atau pemulihan kejiwaan.

“Istilahnya,ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, masih boleh memilih,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU juga mengatakan Pemilu 2019 merupakan pemilu yang strategis. Selain memiliki anggaran yang sangat besar juga jumlah personil penyelenggara pemilu yang terlibat.

Menarik Untuk Disimak:   Sukses ‘Koreksi Doa’, Seorang Ketua Parpol Diutus Istana untuk Koreksi Pernyataan Dubes Rusia

“Bayangkan saja ada sekitar 7,2 juta yang akan bertugas di TPS, itu baru di TPS saja, belum lagi ada saksi dari partai politik, saksi capres/cawapres, personil keamanan yang terlibat, baik itu TNI maupun Polri, ini jumlahnya sangat besar,” katanya. [teropongsenayan.com]

Tinggalkan Balasan