Jumat , 20 Oktober 2017

Wakil Ketua DPR RI: Pencabutan Moratorium Bernuansa Intervensi Pengusaha

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan diketahui mencabut penghentian sementara (moratorium) reklamasi di Teluk Jakarta. Berbagai reaksi datang dari tokoh-tokoh negeri. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Soal Moratorium Reklamasi, Politisi Gerindra: Pemerintah Tentu akan Mempertahankan Kepentingan Era Ahok

Pihaknya kecewa atas keputusan itu dan menilai jika pemerintah inkonsisten dalam membuat sebuah kebijakan. Seharusnya, kata Fadli, pemerintah harus menunggu hingga gubernur dan wakil terpilih Anies-Sandi dilantik terlebih dahulu jika ingin membuat kebijakan.

Baca Juga  Ini Peta Dukungan Perppu Ormas di DPR

“Selera penguasa tergantung pada situasi bukan kepentingan yang lebih besar. Seharusnya tunggu dulu gubernur dan wakil gubernur baru dilantik, kebijakannya tentang reklamasi ini,” katanya kepada wartawan, Senin (9/10).

Lebih jauh, ia juga meminta agar jangan sampai pembangunan tersebut hanya orang-orang tertentu yang diuntungkan dan merugikan yang lainnya.

“Jangan sampai pembangunan ada di mana-mana dan orang yang diuntungkan itu-itu saja. Kemudian merusak yang lain, mengganggu nelayan, mengganggu masyarakat lain dan juga lingkungan hidup di sana,” ungkapnya.

Baca Juga  Reklamasi Jadi Rapor Merah Pemerintahan Jokowi-JK

Selain itu, ia juga menyebut ada intervensi yang dilakukan oleh pengusaha dalam proyek itu. Meski demikian, hal tersebut juga harus dibuktikan.

“Saya kira tidak dapat dipungkiri ada nuansa (intervensi) itu. Walaupun saya kira harus dibuktikan,” tandasnya.

@jitunews http://jitunews.com/read/67703/fadli-zon-sebut-pencabutan-moratorium-bernuansa-intervensi-pengusaha#ixzz4v3IYn9Q5