Minggu , 17 Desember 2017

Tuduhan dan Teriakan “Sabotase” Warnai Berjalannya Paripurna Perppu Ormas oleh Komisi II DPR : Okezone News

Sidang paripurna dengan agenda pembahasan dan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang (UU) oleh Komisi II Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tak berlangsung lancar. Sidang diwarnai sorakan dan tuduhan adanya sabotase oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

Memasuki sesi dimana masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait Perppu, sebuah peristiwa memicu keributan, dimana mikrofon yang digunakan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bima Arya justru mati.

Wow!:  Duh, Paripurna DPR Hari Ini Hanya Dihadiri 168 Dari Total 560 Anggota Dewan

Sontak, sebagian politisi di ruang paripurna langsung menuduh adanya tindak sabotase dalam persidangan. Mereka berteriak dan saling menyoraki satu sama lain. Melihat situasi tersebut, pimpinan sidang pun mempersilahkan Bima Arya untuk kedepan membawa sejumlah berkas.

Setelahnya, fraksi Nasdem mengambil alih untuk menyatakan pendapatnya. Politikus Nasdem, Johny G Plate menyebutkan bahwa penyampaian pandangan ini dirasa sudah tidak perlu lantaran sudah disampaikan di rapat komisi II.

Wow!:  Kasus Laiskodat, Pertaruhan Citra Polri dan MKD

“Semua pandangan sudah disampaikan di rapat komisi II kemarin,” ujar Johny.

Namun, pernyataan itu langsung disambut dengan sorakan para anggota dewan yang merupakan kubu yang menolak Perppu ini.

Dalam pandangan terakhir terkait Perppu Ormas, sejumlah fraksi mulai terbelah menjadi tiga kubu, yakni mereka yang mendukung pengesahan Perppu Ormas, mereka yang menerima Perppu Ormas dengan catatan dan tentunya mereka yang menolak Perppu Ormas.

Partai-partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura solid sejak awal untuk mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

Wow!:  Begini Jika Perppu Ormas Ditolak DPR

Sementara partai pendukung pemerintah lainnya, PKB dan PPP menyetujui menerima dan mendukung Perppu Ormas menjadi UU, namun dengan catatan. Hal tersebut juga dilakukan partai non pendukung pemerintah, yakni Demokrat.

Penolakan datang dari Fraksi Gerindra dan PKS. Hanya satu partai politik pendukung pemerintah yang menolak Perppu Ormas, yakni Partai Amanat Nasional (PAN).

(ydp)

(amr)

sumber: okezone

Shares