Rabu , 18 Oktober 2017

Tag Archives: perpu

Bahas Perpu Ormas, DPR Undang Eks HTI, FPI dan GNPF MUI

Ketua Komisi Pemerintahan, Zainuddin Amali, mengatakan pihaknya akan mengundang sejumlah tokoh untuk hadir dalam rapat membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Salah satu yang akan diundang adalah mantan pengurus Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Menurut Zainuddin, Ismail diundang bukan untuk mewakili HTI. Ia diundang sebagai seorang warga biasa. “Karena HTI-nya sudah tidak …

Read More »

Bicara Konsekuensi Hukum Jika Perpu Ormas Diterima Semua Agama selain Islam Harus Dibubarkan Eggy dilaporkan ke polisi

Video wawancara pengacara Eggi Sudjana dengan wartawan yang menyebut agama Kristen, Hindu, dan Budha bertentangan dengan Pancasila dan harus dibubarkan kembali menjadi viral di media sosial beberapa hari ini. Sebenarnya wawancara tersebut dilakukan Senin, 18 September 2017, lalu. Namun wawancara kontroversial Eggi ini terus menggelinding dan menjadi viral. Video ini sudah dikomentari lebih dari 8.500 kali dan dibagikan lebih dari …

Read More »

Politisi Demokrat: Perpu Ormas Terlalu Berlebihan, Langkahi UU

Politisi Partai Demokrat Yusyus Kuswandana menyarankan pemerintah membatalkan terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Ormas. “Alasan penerbitan Perpu tidak urgent. Seharusnya kalau ideologi Pancasila bisa diterapkan dengan baik oleh seluruh elemen bangsa, Perpu tentang Pembubaran Ormas tidak perlu ada,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurutnya, alasan pemerintah menerbitkan Perpu karena adanya kekosongan hukum dan adanya kegentingan yang memaksa lantaran …

Read More »

Sejuta Umat Turun Tolak Perppu Ormas

Kebijakan Pemerintah Mengeluarkan Perppu Ormas terus mengalami penolakan. Berbagai kalangan terus menolak kebijakan pemerintah yang dinilai justru kian membuat pemerintah bersikap diktator serta respresif anti Islam. Paska diumumkan Perpu Ormas langsung menyasar ormas HTI dan langsung dibubarkan tanpa proses dan mekanisme pengadilan sesuai UU No 17 tentang ormas. Kebijakan pemerintah yang demikian kian menuai protes dari msyarakat. Karena dinilai semena-mena …

Read More »

Didampingi Yusril Ihza, HTI Resmi Gugat Perpu Ormas ke MK

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 18 Juli 2017. Ia datang dengan didampingi Yusril Ihza Mahendra dan sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan lain untuk mengajukan gugatan materi Peraturan Pemerintah Penggantu Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Yusril menilai, belum ada alasan kuya yang dimiliki pemerintah untuk mengesahkan Perppu tersebut. Tak …

Read More »

Ormas Islam Sumut Menolak Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang orma

Penolakan diantaranya datang dari Ketua Front Pembela Islam Kabupaten Deli Serdang Azanul Shauty, SH yang menyampaikan melalui pesan singkat mengatakan, bahwa Perppu no 2/2017 “Melanggar Konstitusi Negara”, karena bisa membuka pintu kesewenangan & gerbang kediktatoran, sehingga akan melahirkan rezim otoriter. Dia berharap, jika pemerintah ingin membubarkan suatu ormas karena suatu alasan, dapat menggunakan UU ormas yg sudah ada. “Kalau ingin …

Read More »

Nasrullah Nur, SH (Praktisi Hukum) Perpu Ormas Inkonstitusional

Perpu Ormas Inkonstitusional Oleh Nasrullah Nur, SH (Praktisi Hukum) Seminggu ini, publik dibisingkan dengan berita-berita terkait penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Perpu yang dihadirkan pemerintah yang katanya untuk menjawab kekosongan dan kebutuhan mendesak yang tidak dikandung oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). …

Read More »

Perpu Ormas Tidak Sesuai dengan Negara Hukum

Secara fisik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi keberadaan Perpu Ormas. Pasalnya keberadaan Perpu tersebut tidak sesuai dengan negara hukum. “Kami memahami memang hak prerogratif Presiden untuk mengeluarkannya tapi secara fisik sebagai Undang undang dasar tentu memberikan pembatasan. Seharusnya Perpu itu dikeluarkan jika keadaan negara dalam kondisi genting dan mendesak,”kata Wakil Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di …

Read More »

Yusril Ihza Mempertanyakan Kegentingan Perpu Ormas, karena…

Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan kegentingan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Ia menilai bila pemerintah merasa ada kegentingan mestinya perpu itu langsung dijalankan. “Ini sudah seminggu tidak ada ormas yang dibubarkan,” kata Yusril di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017. Pakar hukum itu mencontohkan salah satu …

Read More »