Rabu , 18 Oktober 2017

Tag Archives: hukum

HTI Daftarkan Gugatan ke PTUN, Bila permohonan ini dipenuhi, maka status hukum HTI pulih

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat. Gugatan ini berkaitan dengan pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) HTI pada 19 Juli 2017 lalu oleh Kementrian Hukum dan HAM. “Pada intinya memohon kepada pengadilan untuk membatalkan putusan pencabutan tersebut atas beberapa pertimbangan,” ujar juru bicara HTI, M. Ismail Yusanto, di …

Read More »

Pengacara: Jika Kasus Eggi Berlanjut, Aib Besar Bagi Hukum di Indonesia

Salah satu anggota Tim Advokat Pejuang Penegak Kalimat Tauhid Ketuhanan Yang Maha Esa (APPEKAT Ketuhanan Yang Maha Esa), Rangga Lukita Destana menegaskan bahwa jika kasus kliennya, Eggi Sudjana berlanjut maka ini bentuk runtuhnya hukum di Indonesia. “Kalau misalnya terus berlanjut laporan terhadap Kang Eggi ini, menurut pendapat kami ini runtuhnya hukum di negara ini,” kata Rangga di Barenskrim Mabes Polri, …

Read More »

Sesalkan Penangkapan Aktivis, ACTA: Hukum Tajam ke Pengkritik Kekuasaan, Tumpul ke Pendukung

Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman menyesalkan penangkapan terhadap para aktivis Islam karena kritikannya terhadap pemerintah. Sebut misalnya Jonru Ginting dan Ustadz Alfian Tanjung. Sementara di pihak lain, kata Habib, yang sudah jelas-jelas telah dilaporkan karena telah melakukan ujaran kebencian sampai sekarang belum juga diproses hukum seperti Viktor Laiskodat dan Ade Armando. Seperti diketahui, Ade Armando kembali …

Read More »

Bicara Konsekuensi Hukum Jika Perpu Ormas Diterima Semua Agama selain Islam Harus Dibubarkan Eggy dilaporkan ke polisi

Video wawancara pengacara Eggi Sudjana dengan wartawan yang menyebut agama Kristen, Hindu, dan Budha bertentangan dengan Pancasila dan harus dibubarkan kembali menjadi viral di media sosial beberapa hari ini. Sebenarnya wawancara tersebut dilakukan Senin, 18 September 2017, lalu. Namun wawancara kontroversial Eggi ini terus menggelinding dan menjadi viral. Video ini sudah dikomentari lebih dari 8.500 kali dan dibagikan lebih dari …

Read More »

Badan Hukum Dicabut, Ust. Rakhmat: ” … semakin kelihatan rezim diktator”

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) akan segera mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dengan pengumuman ini, maka HTI resmi dibubarkan. “Cabut badan hukum ya,” ujar Humas Kementerian Hukum dan HAM, Fitriadi Agung Prabowo, saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (19/7/2017). Pengumuman pencabutan status badan hukum HTI …

Read More »

Nasrullah Nur, SH (Praktisi Hukum) Perpu Ormas Inkonstitusional

Perpu Ormas Inkonstitusional Oleh Nasrullah Nur, SH (Praktisi Hukum) Seminggu ini, publik dibisingkan dengan berita-berita terkait penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Perpu yang dihadirkan pemerintah yang katanya untuk menjawab kekosongan dan kebutuhan mendesak yang tidak dikandung oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). …

Read More »

Pembubaran HTI Tanpa Proses Hukum, Pemerintah Dapat Digugat

Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dapat menggugat pemerintah terkait pembubaran Ormas tersebut. Gugatan dapat dilayangkan, karena Ormas HTI telah sah diakui negara sebelum dibubarkan. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof.Muzakir, mengatakan selama ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah lama menerima keberadaan HTI. Sehingga tidak masuk akal jika tiba-tiba dibubarkan dengan alasan anti Pancasila. “Ormas harus …

Read More »

Soal Pembubaran HTI, Guru Besar Hukum Unpar : Pemerintah Sangat Represif

Guru Besar Fakultas Hukum Univeristas Parahyangan Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai tindakan pemerintah yang mengumumkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah yang represif. “Pemerintah ini saya rasa terlalu sangat represif, karena pada kenyataannya UU ormas tidak begitu mengaturnya,” kata Prof. Asep kepada jurnalislam di Bandung, Ahad (14/5/2017). Menurut pakar hukum tata negara ini, Undang-undang ormas secara jelas …

Read More »