Jumat , 15 Desember 2017

Standar Ganda Pemerintah Soal Reklamasi Jakarta

Pemerintah resmi mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Kabar ini, menuai tanggapan beragam, seperti yang diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Politisi Partai Gerindra ini menilai pemerintah harus menunggu gubernur dan wakil gubernur baru yang dilantik pada pertengahan Oktober. Karena, keduanya nanti yang akan berkoordinasi masalah reklamasi Teluk Jakarta.

“Sebenarnya, berbagai kebijakan pemerintah saya lihat tidak konsisten. Seharusnya tunggu gubernur baru dilantik. Kemudian baru dibicarakan terkait penguasa di daerah,” kata Fadli di Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Wow!:  Kelicikan Pemerintah Tentang Tarif Listrik

Fadli Zon juga mengatakan dengan pencabutan moratorium tersebut, pemerintah pusat telah menerapkan standar ganda bagi daerah.

“Kecenderunganya ada keberpihakan kepada siapa yang berada di belakang reklamasi. Ini kan bahaya,” jelasnya.

Dia menilai pembangunan reklamasi pulau utara Jakarta diindikasikan telah merugikan negara. Bagi Fadli, sangat wajar apabila pembangunannya tersebut ditunda.

“Jelas kok ini merugikan negara, cuma sekarang belum diperiksa. Ini hukum model apa yang diterapkan, hukum yang sesuai dengan selera penguasa dan yang menguntungkan penguasa,” pungkasnya.

Wow!:  Ini Kilah Pemerintah : Tak Naikkan Tarif Listrik Tapi Sekedar Sederhanakan Golongan Pelanggan

Diberitakan sebelumnya, moratorium pembangunan reklamasi resmi dicabut oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada 5 Oktober 2017. Kepastian tersebut dikatakan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati.

Dalam suratnya, Menko Maritim menyatakan surat penghentian sementara reklamasi atau moratorium sudah tidak berlaku lagi

Kemudian, pencabutan moratorium reklamasi itu berlaku untuk 17 pulau. Pembangunan di pulau buatan itu dapat dilanjutkan oleh pengembang dengan syarat DPRD DKI melanjutkan pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pilau Kecil (RZWPPPK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Wow!:  Aset Rp 1.668,4 Triliun Dikuasai 50 TAIPAN INDONESIA, Pigai: Itu Namanya REVOLUSI NGUNTAL

“Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27 Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” ungkap Tuty (rilis)

Shares