Jumat , 15 Desember 2017

Sah! Hanya BPJH yang Resmi Terbitkan Sertifikasi Halal

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meresmikan satuan kerja baru di Kementerian Agama RI, yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Seremonial peresmian lembaga itu digelar di Auditorium HM Rasjidi Gedung Kemenag MH Thamrin, Jakarta.

Tampak Hadir, Ketua Umum MUI KH Makruf Amin, Wakil Ketua Komisi VIII Noer Ahmad, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Kepala LPPOM MUI, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

“Pada hari ini, kita hadir bersama untuk menyaksikan peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah diamanatkan dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Kita semua berharap, kehadiran BPJPH mampu membawa perubahan besar utamanya dalam pengembangan industri halal,” terang Menag di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Menurut Menag, pendirian BPJPH mempunyai sejarah panjang. Catatan itu bermula sejak berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) di MUI pada 6 Januari 1989. MUI lalu mengeluarkan labelisasi dan sertifikasi halal.

Dalam perjalanannya, sertifikasi halal MUI diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat. Pada 1999, LPPOM-MUI bahkan mempelopori berdirinya World Halal Council (WHC) yang dijadikan sebagai wadah bernaungnya lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia.

Wow!:  Setya Novanto ajukan gugatan ke PTUN, KPK koordinasi ke Imigrasi

“Apresiasi dan terima kasih kepada Kemenkes dan MUI yang telah meletakkan fondasi awal jaminan produk halal,” imbuh Menteri Lukman.

Meski sudah ada BPJPH, lanjut Menag, kewenangan MUI tetap penting dan strategis. MUI nantinya menjadi lembaga yang berwenang memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal.

Akan tetapi, kata dia, BPJPH akan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal. Sementara MUI akan menjadi auditor terhadap produk yang didaftarkan atau menjadi pihak yang menentukan halal tidaknya suatu produk.

Menurut Menag, dengan peresmian BPJPH itu akan menertibkan proses penerbitan sertifikasi halal yang transparan. Selain itu, BPJPH yang baru diresmikan sesuai amanat undang-undang itu akan turut menguatkan sektor pengawasan produk halal terutama dari segi penegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

“UU JPH dengan sertifikat halalnya itu adalah domain Kemenag. Pemerintah bertanggung jawab atas JPH. Kewenangan MUI tetap penting dan strategis untuk dalam UU JPH ini terkait penerbitan sertifikat halal,” kata dia.

Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin mengatakan UU JPH mengamanatkan setiap produk harus mendapatkan sertifikat produk halal. Pada awalnya sertifikat halal itu sifatnya kesukarelaan dan seiring terbitnya UU JPH mengamanatkan setiap produk wajib mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat.

Wow!:  Tudingan ke Ustadz Abdul Somad Dibantah Ribuan Netizen, Zuhairi Misrawi Menuding pengikut Ustadz Abdul Somad ahlul fitnah wal jamaah.

Menurut dia, MUI sebelumnya hanya memiliki wewenang menyelenggarakan sertifikasi halal bagi produk secara voluntary dan belum secara mandatory. Sementara pengawasan dan penegakan hukum itu ada di luar kewenangan MUI.

“Dengan UU JPH dan diresmikannya BP JPH hari ini untuk penyelenggaraan yang lebih baik. MUI dengan kewenangannya untuk pemfatwaan akreditasi lembaga-lembaga Lembaga Pemeriksa Halal. MUI melakukan tugas-tugas itu dan mendukung terlaksananya sertifikasi halal yang sekarang di bawah BP JPH,” kata dia.

Sedangkan, Menag melihat, isu halal kini telah menjadi perhatian dunia. Perkembangannya juga telah menjadi tren dunia. Karena pesan Alquran tentang konsumsi produk halal merupakan pesan universal untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya.

“Saya mengamati, potensi industri halal di negara kita sangat besar. Pertumbuhannya di atas rata-rata ekonomi secara umum,” ujarnya.

Menurut Global Islamic Economy Indicator 2017, Indonesia masuk 10 besar negara konsumen industri halal terbesar dunia. Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan masyarakat belanja makanan halal. Di sektor pariwisata halal, Indonesia menempati urutan ke-5 dunia. Sementara untuk obat-obatan dan kosmetika halal dan keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat ke-6 dan 10 dunia.

Wow!:  Imbas WO Salah Satu "Ahoker" pada Pidato Anies & , Netizen Ramai-Ramai #UninstallTraveloka, Diskon harga tak sebanding dengan kehormatan

“Pemerintah berharap, ke depan kita bisa masuk 10 besar negara produsen halal dunia,” tukas Menag.

Menag berharap, berdirinya BPJPH mampu membangkitkan dan menggairahkan perkembangan industri halal Tanah Air yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPJPH harus segera membangun literasi dan kepedulian halal, baik bagi produsen, penjual maupun konsumen.

“Untuk itu, kami memerlukan dukungan, kerja sama dan tanggung jawab pemangku kepentingan,” tandas Menag.

Menag minta BPJPH segera melengkapi perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja layanan sertifikasi, sistem pengawasan, serta pengembangan kerja sama domestik dan global. “Saya berharap 1-2 bulan ke depan, kinerja BPJPH bisa maksimal, sehingga pada awal 2018 sudah berjalan sebagaimana mestinya,” harap Menteri Agama.

“Sosialisasi dan edukasi halal kepada publik perlu dilakukan secara masif dan inklusif untuk mendorong semakin tumbuh berkembangnya kesadaran dan kepedulian para pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya jaminan produk halal,” imbuh Menag.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noer Ahmad menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJPH. Pun Kepala BPJPH, Soekoso mengatakan, pihaknya akan berkonsentrasi pada penguatan kelembagaan dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait, dan juga MUI. (agm/ant)

Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/sosial-b…tifikasi-halal

Shares