Sabtu , 16 Desember 2017

Radikalisasi Pacasila untuk Mengembalikannya Sebagai Ideologi Negara

Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan, perundang-undangan yang dikembangkan tidak hanya berdasar pada hukum semata tetapi juga etika.

Ini perlu dilaklukan agar permasalahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam negeri dapat diselesaikan dengan lebih baik.

“Di Indonesia negara dengan agama tercipta dalam hubungan layaknya saudara maka kita lihat sistem konstitusi kita sarat reiligi dan etika,” kata Jimly pada Diskusi Panel Serial (DPS) dengan tema Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan dari Dalam Negeri yang digelar Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) dan Forum Komunikasi Putra Putri dan Purnawirawan TNI/Polri (KPPI), belum lama ini.

Wow!:  Menyelaraskan Islam dan Konghucu untuk Peradaban Manusia

Yudi Latief, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila mengatakan, pemerintah perlu membuat Pancasila menjadi lebih operasional dalam kehidupan dan ketatanegaraan.

Baca: Temui Pimpinan MPR, Yudi Latief Ingin Perbaiki Sistem Pembelajaran Pancasila di Sekolah

Wow!:  Sri Mulyani: 1 Orang Indonesia Tanggung Utang Negara Rp 13 Juta

“Pancasila juga dibuat sanggup memenuhi kebutuhan praktis atau pragmatis dan bersifat fungsional,” katanya.

Menurut Yudi perlu radikalisasi Pancasila yakni mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara.

M. Kaelan, Guru Besar Filsafat UGM menyatakan jika banyak peraturan perundangan yang ternyata dapat menyebabkan munculnya ATHG dalam negeri.

Wow!:  Tudingan ke Ustadz Abdul Somad Dibantah Ribuan Netizen, Zuhairi Misrawi Menuding pengikut Ustadz Abdul Somad ahlul fitnah wal jamaah.

“Contohnya dihilangkannya kedaulatan rakyat dalam MPR, atau adanya lembaga tinggi negara seperti DPD yang merupakan lembaga yang tidak memiliki original power,” katanya.

sumber: tribunnews

Shares