Sabtu , 16 Desember 2017

Puan Klaim Kesejahteraan Rakyat Meningkat Ketimpangan Turun

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyebut kesejahteraan rakyat Indonesia meningkat dalam tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Puan mengatakan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (23/10), bahwa kesejahteraan rakyat meningkat terlihat dari kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 69,5 pada tahun 2015, kemudian menjadi 70,19 pada tahun 2016 dan 70,79 pada tahun 2017.

Wow!:  Tak Pernah Absen Muhasabah Lil Hukam Amien: "Jangan padamkan semangat, Insya Allah kita akan mendapat kemenangan"

Sementara Indeks Gini mengalami tren penurunan dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,402 pada tahun 2015, kemudian menjadi 0,394 pada tahun 2016 dan 0,393 pada tahun 2017. “Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0,91 persen, di mana angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78 persen. Atas capaian tersebut, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development,” kata Puan.

Wow!:  Neoliberal Yang Sengsarakan Rakyat, Menyelinap Diantara Nawacita

Penurunan Indeks Gini, kata Menko PMK, tercermin dari meningkatnya daya beli 40 persen masyarakat terbawah. Berdasarkan data Kemenko PMK, pengeluaran kelompok masyarakat tersebut meningkat dari 17,02 persen pada tahun 2016 menjadi 17,12 pada tahun 2017.

Naiknya nilai IPM dan turunnya Indeks Gini tersebut juga berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sedangkan, selama periode 2015-2017, tingkat kemiskinan menurun dari 11,22 persen pada 2015 menjadi 10,86 persen pada 2016 dan 10,64 persen pada 2017.

Wow!:  Megawati Dipolisikan, Ini Reaksi Anak Buahnya

“Program pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar adalah melalui bantuan pangan, kesehatan, jaminan akses pendidikan, subsidi dan Program Keluarga Harapan. Program Bantuan Sosial Pemerintah tersebut dapat menyangga 26 sampai 30 persen pengeluaran rumah tangga masyarakat tidak mampu,” tutur Puan.

sumber: republika

Shares