Senin , 20 November 2017

Perpu Ormas Tidak Sesuai dengan Negara Hukum

Secara fisik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi keberadaan Perpu Ormas. Pasalnya keberadaan Perpu tersebut tidak sesuai dengan negara hukum.

“Kami memahami memang hak prerogratif Presiden untuk mengeluarkannya tapi secara fisik sebagai Undang undang dasar tentu memberikan pembatasan. Seharusnya Perpu itu dikeluarkan jika keadaan negara dalam kondisi genting dan mendesak,”kata Wakil Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Bandung, belum lama ini

Hidayat mempertanyakan Perpu Ormas itu karena selama kurun empat tahun ini apakah ada kejadian genting yang disebabkan oleh ormas.

“Kejadian genting apa yang memaksa sehingga dikeluarkannya perpu tentang ormas? Apakah ada ormas yang dalam kurun waktu itu melakukan sesuatu yang genting kemudian membuat Indonesia gonjang-ganjing,”ungkapnya.

Baca Juga  Musim Hujan, Harga Beras Malah Naik

Menurutnya, justru masyarakat pada umumnya menilai bahwa keadaan genting saat ini ketika jumlah utang Indonesia yang semakin membengkak yang mencapai 3.600 triliun.

“Artinya 1,5 kali lipat dari APBN Indonesia. Tapi, ko enggak ada tentang Perpu tentang utang Indonesia?”paparnya.

“Secara prinsip kami mengkritisi dan akan menolak perpu ini pada saatnya nanti disidangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),”tambahnya.

Dia menilai Perpu ini tidak menyasar ormas tertentu sehingga bersifat umum, siapa pun bisa terkena perpu ini.

Baca Juga  Ngerinya Kekuatan Perrpu Ormas, Bahkan Ormas Pendukung UUD 45 Asli Bisa Dibubarkan

Dikatakan Hidayat Nur Wahid, ada beberapa kejanggalan dalam perpu ormas ini. Pertama dihilangkan proses cek dan ricek melalui mekanisme pengadilan kalau kemudian ada vonis pun bagaimana membanding vonis ini.

“Artinya akan merubah komitmen kita sebagai negara hukum sesuai dengam pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar dengan menjadikan negara kekuasaan dan itu tidak sesuai dengan prinsip Undang Undang Dasar,”paparnya

Kedua, perpu ini berisi pasal karet karena akan menyasar semua ormas yang ada. Siapapun yang tidak sesuai dengan tafsir ini bakal dikenakan pasal tersebut dan dikenai sanksi hukuman lima hingga seumur hidup.

Baca Juga  Warga Ungkap Alasan Ikut Demo Tolak Perppu Ormas

Lebih jauh Hidayat menambahkan, pasal-pasal dalam Perpu Ormas ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, hak azasi manusia yang diatur dalam pasal 28 maupun 28 d ayat 3 maupun 28 e ayat 3 termasuk tentang MPR karena dalam perpu itu disebutkan yang akan merubah Undang undang Dasar akan terkena juga pasal yang terdapat dalam Perpu itu, karena merubah Undang Undang dasar adalah hak yang sudah diberikan kepada anggota MPR.

“Perpu ini sangat tergesa-gesa dan memuat begitu banyak ketentuan pasal karet yang harus dikritisi, selain itu lembaga seperti LBH, Imparsial, Kontras dan lembaga hukum dinseluruh kampus menolak perpu ormas,”pungkasnya. (MAT)

Shares