Jumat , 20 Oktober 2017

Perppu Ormas, Mudharatnya 80 Persen

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas dinilai pengamat politik yang Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, banyak mudharatnya daripada manfaatnya dalam proses penguatan demokrasi di Indonesia. Bahkan Ray menyatakan mudharatnya sampai 80 persen.

“Saya menilai Perppu ini banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya dalam konteks penguatan demokrasi. Perbandingannya 80 persen mudharatnya, dan hanya 20 persen manfaatnya. Manfaat yang 20 persen itu, hanya membuat urusan terkait dengan ormas jadi lebih singkat. Proses pembubaran bisa cepat,” kata Ray dalam diskusi bertema “Babak Akhir Perppu Ormas” di Pressroom Komplek Parlemen Senayan, Selasa (10/10) sore.

Menurut Ray, ada sejumlah pasal di Perppu tersebut yang aneh. Dan mengancam keberlangsungan organisasi. Seperti tindakan individu atau sekelompok anggota ormas, bisa menyebabkan sebuah ormas dibubarkan.

Baca Juga  Dampak Cekcok Amunisi Brimob yang Lebih Canggih, Perwira Polri Berani Hina TNI

“Di Pasal 82 ayat 2, disebutkan bahwa karena tindakan individu anggota ormas, misalnya melakukan kekerasan,maka ormasnya bisa dibubarkan. Ya tidak jelas ini nasib ormas. Juga bagaimana ini kriterianya juga tidak jelas. Yang jelas jadi sebegitu mudahnya pemerintah membubarkan sebuah ormas,” kata Ray.

Selain itu mudharat yang lain menurut Ray adalah, sebuah ormas dibubarkan terlebih dahulu oleh pemerintah, dan bila tidak puas, maka dipersilakan ke pengadilan. Bila selaras dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi hukum, maka putusan pengadilan lah yang dijadikan dasar pemerintah untuk bisa membubarkan ormas.

“Yang adil itu putusan pengadilan lah yang dijadikan dasar pemerintah untuk membubarkan ormas. Dalam proses persidangan itulah pihak ormas dan pemerintah beradu argumen. Harus diberi ruang yang adil untuk berargumen. Ini sesuai semangat demokrasi. Bukan dibubarkan dulu baru kemudian berurusan ke pengadilan,” kata
Ray.

Baca Juga  Ditolak Tausiah di MTQ Cirebon, Bachtiar Nasir Diganti KH Nasaruddin

Dia khawatir Perppu ini menjadi senjata untuk membubarkan ormas-ormas yang kritis terhadap pemerintah. Dan masa depan demokrasi kita pun berpotensi terancam.

“Dengan sekarang Presidennya Jokowi dan yang dijadikan sasaran tembaknya HTI karena aktifitasnya menolak Pancasila dan NKRI dengan mengobarkan semangat mendirikan khilafah, maka kita masih bisa aman. Tapi kalau sudah bukan Jokowi, atau tetap Jokowi tapi ingin menggebuk
ormas yang dia tidak suka, ya bisa dengan mudahnya dia membubarkan. Kita tentu khawatir dengan munculnya aturan entah itu Perppu atau UU yang mengancam demokrasi, karena rentan disalahgunakan,” kata dia.

Baca Juga  3 Anggota Brimob yang Tewas di Pati Ternyata Saling Tembak, Ini Identitasnya

Pria asal Mandailing Natal Sumut tersebut menilai Perppu ini lahir lebih untuk selamatkan muka pemerintah. Yang mana ini akibat dari Menkumham Wiranto kejauhan atau kelebihan ngomong tentang HTI.

“Wiranto buat masalah karena kelebihan atau kejauhan dia ngomongnya. Dia bilang HTI dibubarkan. Ya mana bisa dbubarkan, wong aturan yang ada itu, ormas tidak bisa seenaknya atau dengan mudahnya dibubarkan. Untuk menutup malu atas kesalahan dia, maka dibuatlah Perppu Ormas. Yang mana pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa didasari putusan pengadilan terlebih dahulu,” pungkas dia. (Merdeka, 10/11/2017)

(Hartono Harimurti /SMNetwork /CN38 )