Senin , 20 November 2017

“Penyandera” Warga Papua Tak Mau Disebut Kelompok Kriminal Bersenjata “Kami adalah kelompok separatis”

Kelompok Kriminal Bersenjata Papua yang dilaporkan menyandera sekitar 1.300 warga menolak disebut sebagai geng atau kelompok kriminal bersenjata. Kelompok tersebut juga tak menyangkal melakukan penyanderaan terhadap warga sipil.

Kelompok tersebut menamakan diri sebagai Tentara Nasional Pembebasan Papua. Hendrik Wanmang, salah satu anggotanya, dalam sebuah wawancara pada hari Jumat (waktu setempat) (10/11) mengklaim bahwa penduduk Desa Banti dan Kimbeli tidak dapat pergi ke daerah yang didefinisikan separatis sebagai medan perang dengan pasukan keamanan Indonesia.

Menurutnya, penduduk desa bebas pergi ke peternakan mereka dan bergerak sesuka mereka.

Baca Juga  Status Hukum Digantung, Begini Sindiran Sri Bintang Pamungkas ke Kapolri

Namun, kepolisian Indonesia mengatakan bahwa kelompok yang beranggotakan sekitar 100 orang, termasuk 25 orang bersenjata, menduduki kedua desa tersebut dan mencegah 1.300 orang untuk pergi.

Dari ribuan warga yang dilaporkan disandera, ratusan orang di antaranya adalah pekerja migran asal Sulawesi.

Wanmang adalah satu dari dua komandan separatis yang menandatangani sebuah pernyataan pada 21 Oktober berisi ancaman serangan terhadap pasukan keamanan Indonesia di Papua.

Baca Juga  Proyek Kereta Cepat Dicurigai Kebutuhan Uang Saku Capres di 2019

Surat pernyataan itu menyebut bahwa wilayah konflik di dekat tambang emas dan tembaga yang dikelola perusahaan milik Amerika Serikat (AS) tersebut sebagai medan perang. Tambang tersebut dikelola Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berbasis di Arizona.

”Kami bukan kelompok baru, kami bukan kelompok kriminal,” katanya. ”Kami adalah kelompok separatis yang memperjuangkan Papua dari generasi ke generasi yang menuntut kedaulatan rakyat Papua, menuntut kemerdekaan Papua, pisah dari Indonesia.”
Baca juga : Ribuan Masyarakat Jayapura Berbagai Suku Meriahkan Nusantara Bersatu

Baca Juga  Gus Nur: Kelompok Munafik Bilang Islam Radikal, Sindir KH Said Aqil PBNU?

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Wiranto, telah menunjuk satu nama untuk melakukan negosiasi damai dengan kelompok tersebut.

Sementara itu, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa para penduduk desa tersebut adalah sandera dari kelompok tersebut.

”Kami juga menyiapkan cara yang sulit dan harus dilakukan dengan sangat teliti,” katanya. ”Saat ini kami bekerja sama dengan polisi dan membentuk tim gabungan dalam menangani masalah ini.” pungkas Jenderal Gatot.(YK)

papuanews.com

Shares