Senin , 20 November 2017

Pengacara Jonru Masalahkan Hal Ini di Sidang Perdana Praperadilan

Kuasa Hukum aktivis media sosial Jonriah Ukur Ginting alisa Jonru sudah sejak lama mengajukan Praperadilan, namun baru dikabulkan. Sidang praperadilan perdana untuk membatalkan status tersangka Jonru digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (13/11).

Djuju Purwantoro, Kuasa Hukum Jonru mengungkapkan bahwa setidaknya ada dua poin yang dibacakan dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan gugatan dari pemohon Kuasa Hukum Jonru kepada Termohon yaitu kepolisian.

Baca Juga  Tolak Reklamasi, IMM: Luhut Jangan Hanya Gunakan Kacamata Kapitalis

“Yang pertama kita menanyakan bagaimana prosedur tentang penetapan tersangkanya itu. Penetapan tersangkanya itu menurut kami belum memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ungkap Djuju saat dihubungi Kiblat.net.

Ia menyebut, hal yang penting dalam penetapan tersangka itu bahwa polisi menetapkan Jonru dalam tempo waktu yang sangat cepat di bawah 10 jam.

“Kemudian penetapan tersangka itu dilakukan sebelum adanya penggeledahan yang dilakukan. Saudara Jonru ditetapkan tersangka sehingga kami menduga proses penetapannya itu tidak memenuhi unsur bukti permulaan,” ungkapnya.

Baca Juga  Pidatonya Dituding Bermakna Ganda, Begini Tanggapan Mendagri

Penetapan yang tidak sesuai prosesnya, disebut Djuju karena juga gelar perkara yang dilakukan kepolisian tidak lengkap.

“Karena melalui laporan data kita tidak melalui digital forensik, tidak mendatangkan saksi ahli. Karena kan itu kan dilakukan tengah malam, ini menurut dugaan kami. Tengah malam dalam waktu yang cepat Jonru sudah ditetapkan tersangka, baru dilakukan penggeledahan,” tukasnya.

Baca Juga  Luar Biasa Motivasi Perjuangan yang Ditulis Jonru dari Balik Jeruji

Dalam perkara ini, Jonru dikenai Pasal 28 ayat 2juncto Pasal 45 A ayat 2 dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 huruf b angka 1 juncto Pasal 16 UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.

kiblat.net, 14/11/2017

Shares