Jumat , 20 Oktober 2017

Penerapan E-Toll Bikin Jengkel Orang

Pemerintah harus memas­tikan infrastruktur dan regulasi untuk mendukung program tran­saksi non tunai di tol (e-Toll) tersedia dengan baik sebelum diterapkan secara serentak pada 31 Oktober 2017.

Saat ini infrastruktur belum memadai. Penerapan yang terke­san dipaksakan, tidak sekadar bikin jengkel, tapi merugikan konsumen. Misalnya, gardu tol yang hanya bisa diakses E-Money (uang elektronik) yang diterbitkan bank BUMN. Konsumen yang memiliki EMoney terbitan BCA tidak da­pat mengaksesnya. Mereka terpaksa harus mundur untuk keluar antrian. Jika sulit, mereka terpaksa harus membeli kartu terbitkan bank BUMNyang kini banyak dijajahkan di depan gardu tol. Selain itu, banyak angkutan umum non trayek (taksi) belum tidak memiliki E-Money. Akibatnya, masyarakat kesulitan mengakses tol, terutama para turis yang memakai layanan angkutan tersebut.

Baca Juga  Nelayan Anggap Wacana Luhut soal Pemberian Pulau Reklamasi sebagai Lelucon

Pengamat Kebijkan Publik Agus Pambagio menyatakan mendukung program transaksi non tunai. Karena, layanan ini bisa mengurangi antrean. Tran­saksi E-Toll hanya membutuhkan waktu 6-7 detik atau lebih cepat dibandingkan membayar cash yang waktunya sekitar 15-20 detik. Namun demikian, untuk diterapkan secara serentak, pe­merintah harus memastikan infrastrukturnya sudah siap.

“Sampai 31 Oktober harus benar-benar siap. Harus ada per­siapan dan upaya lebih agar pro­gram berjalan dengan baik,” kata Agus kepada Rakyat Merdeka, baru-baru ini.

Dia melihat, berbagai persiapan yang dilakukan sudah cukup baik. Dan, menurutnya, penerapannya memang harus dipaksakan karena banyak masyarakat malas mem­beli kartu.

Baca Juga  Ngejleb! Wartawan Senior Heran Soal Reklamasi: Ngotot Bener, Kaya Indonesia Kurang Lahan Aja

Soal layanan angkutan umum, Agus mengamini belum se­mua taksi memiliki E-Money. Dia menyarankan, Kemente­rian Perhubungan (Kemenhub) bikin aturan untuk mendorong perusahaan-perusahaan taksi menyediakan E–Money.

“Jangan konsumen dibebani untuk membeli E-Money,” katanya.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyarankan, pemerintah untuk mem­berikan perlakukan khusus untuk kendaraan umum seperti truk. Menurutnya, banyak supir truk belum paham dan mengerti tentang E-toll.

“Saya kira perlu ada gardu khusus untuk melayani ken­daraan umum tetap bisa cash selama enam bulan, sambil dilakukan sosialisasi kepada mereka,” sarannya.

Baca Juga  Jokowi: Perppu Ormas Tidak Represif, Jauh Sebelumnya, Romo Syafi’i: Lahirnya Perppu Ormas Tindakan Diktator

Djoko memprediksi pada awal pemberlakuan pembayaran non tunai secara serentak akan ada masalah. Misalnya, masyarakat yang selama ini cuek atau tidak tahu dengan program transaksi non tunai, akan binggung. Na­mun hal tersebut, baginya hal yang wajar terjadi. Nanti, para konsumen akan terbiasa dengan sendirinya. (rmol)