Kamis , 23 November 2017

Pemerintah Pemilik Tafsir Tunggal AntiPancasila, Aktivis Politik: Menuju Rezim Diktator

Pemerintah sebagai pemilik tasir tunggal antiPancasila sangat berbahaya bagi demokrasi dan bisa menuju Rezim diktator.

“Tafsir tunggal antiPancasila hanya milik pemerintah itu sangat berbahaya bagi demokrasi dan bisa menyasar kelompok Islam lain,” kata aktivis politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Jumat (27/10).

Wow!:  Inilah Paradigma ‘Kolonial’ Rezim Jokowi

Kata Rahman, Pancasila itu sebagai ideologi negara yang perlu banyak penafsiran terlebih di era milineal sekarang ini. “Kalau hanya tafsir antiPancasila milik pemerintah, bisa jadi yang mengkritisi pemerintah langsung bisa dicap antiPancasila,” ungkap Rahman.

Wow!:  Argumen Jokowi Soal Perppu Ormas Seperti Tindakan Premanisme

Rahman mengatakan, tafsir tunggal antiPancasila ini polanya mirip saat Pilkada DKI Jakarta. “Yang berseberangan dengan Ahok langsung dicap antiPancasila dan radikal. Nantinya tafsir tunggal ini untuk menyerang lawan politik Jokowi di Pilpres 2019,” jelas Rahman.

Wakil Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, memang semestinya pemerintah yang memiliki tafsir tunggal soal anti-Pancasila. Pasalnya, kata dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga konstitusi dan ideologi negara.

Wow!:  Jokowi: "'Tolong saya didemo, pasti saya suruh masuk"; Masuk Mana? Masuk BUI

“Jadi memang yang memiliki (tafsir tunggal anti-Pancasila) tugas pemerintah,” kata dia, Kamis (26/10) malam.[suaranasional]

Shares