Senin , 20 November 2017

Pemerintah Panik Mau Pajaki Kendaraan Alat Berat, Apindo: Pemerintah Harus Taat Pada Putusan MK

Pemerintah Panik Mau Pajaki Kendaraan Alat Berat, Apindo: Pemerintah Harus Taat Pada Putusan MK

Kebijakan pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk alat-alat berat seperti bulldozer, tractor, excavator, dumpt truck dan sejenis lainnya menimbulkan polemik bagi dunia usaha. Khususnya perusahaan yang dalam operasionalnya menggunakan alat-alat berat tersebut.

Kebijakan tersebut sebagai akibat dari kepanikan pemerintah yang akan mencari sumber penerimaan dari banyak sektor. Padahal kebijakan ini akan disebut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan mengganggu dunia usaha.

Namun sejak tanggal 10 Oktober 2017 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan No. 15/PUU- XV/2017 tentang pajak kendaraan bermotor untuk alat berat (pasal 1 angka 13 UU 28/2009 TTG PDRD) yang menegaskan pengecualian bagi alat-alat berat tersebut sebagai objek yang dikenai pajak.

Baca Juga  Ironi, Pemerintah Gencar Program “BBM Satu Harga”, Pertamina Justru Buat Stok BBM Langka

Hal ini dikarenakan alat-alat berat tersebut tidaklah sama dengan kendaraan bermotor pada umumnya yang dapat melintas di jalanan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Untuk itu dasar penarikan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat tersebut tidak sah, lantaran apa yang menjadi dasar hukumnya sudah dibatalkan oleh putusan MK itu sendiri,” kata Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani di Jakarta, Selasa (14/11)

Baca Juga  Ustadz Achwan dan Pengurus JAS Membesuk Ustadz Abu Bakar Ba’asyir di NK

MK sendiri meminta pembuat kebijakan yakni DPR dan Pemerintah mengatur ulang regulasi terkait ketentuan pajak alat-alat berat tersebut.

Namun demikian, dalam salah satu pertimbangan hukumnya, MK menyebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan penagihan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat tersebut selama 3 (tiga) tahun untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi.

Apalagi kebijakan itu bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 1 angka 13 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga  Pemerintah Ingin Pakai Dana Amal untuk Infrastruktur

“Oleh karenanya, kami dari dunia usaha tetap konsisten menjalankan Amar putusan MK dan berharap Pemerintah memberikan kepastian hukum terkait pajak kendaraan bermotor untuk alat berat,” kata dia.

Saat ini, ketaatan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjalankan putusan sesuai dengan Amar putusan MK sangat diharapkan, sehingga tidak lagi ada pungutan.

“Dan secara khusus, Pemerintah Daerah dapat berpikir lebih serius untuk membuat kebijakan yang lebih business-friendly guna menarik investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, dan dapat memberikan kontribusi bagi ekonomi daerah dan nasional,” tegas Hariyadi.

aktual.com, 14/11/2017

Shares