Sabtu , 18 November 2017

Ormas Islam Sumut Menolak Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang orma

Penolakan diantaranya datang dari Ketua Front Pembela Islam Kabupaten Deli Serdang Azanul Shauty, SH yang menyampaikan melalui pesan singkat mengatakan, bahwa Perppu no 2/2017 “Melanggar Konstitusi Negara”, karena bisa membuka pintu kesewenangan & gerbang kediktatoran, sehingga akan melahirkan rezim otoriter.

Dia berharap, jika pemerintah ingin membubarkan suatu ormas karena suatu alasan, dapat menggunakan UU ormas yg sudah ada.

“Kalau ingin membubarkan, pemerintah silahkan gunakan saja UU ormas yg sudah ada & lengkap dengan prosedurnya,”. Lanjutnya.

Kemudian Azanul mengajak seluruh ormas-ormas islam, untuk bersatu padu mengajukan YUDICIAL REVIEW ke MK untuk membatalkan perpu itu.

Baca Juga  Menyelaraskan Islam dan Konghucu untuk Peradaban Manusia

“Harapan kita, seluruh ormas-ormas islam, bersatu padu mengajukan YUDICIAL REVIEW ke MK untuk membatalkan perpu itu,”.

Mengenai langkah ormas Islam selanjutnya setelah Senin (17/7/2017) lalu mendatangi DPRD Sumut, Azanul menyampaikan bahwa pihaknya akan berangkat le Jakarta dalam rangka melakukan atau mendukung langkah ormas Islam melakukan Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

” Kalo ke jakarta..kita akan kesana pak, akan berangkat. Namun khususnya FPI masih menunggu instruksi dari FPI Pusat, sementara untuk yang lain masih di koordinasikan,”. Tegasnya.

Selanjutnya penolakan juga datang dari ormas HTI Sumut yang disampaikan oleh Ketua DPD HTI Sumut Irwan Said Batubara yang menyampaikan bahwa, pihaknya menolak keras Perpu nomor 2 tahun 2017 tersebut.

Baca Juga  Abdurrahman bin ‘Auf, Sahabat yang Dijanjikan Masuk Surga

“HTI Sumut menolak, karena Perppu itu berdampak dapat menciderai Demokrasi dan membatasi Rakyat Indonesia dlm berserikat.

“Dalam pasal 61, dinyatakan bahwa pemerintah dapat membubarkan Ormas tanpa melalui Proses pengadilan apabila bertentangan dgn Pancasila dan UUD 45, hal ini membuka peluang kepada pemerintah dlm menuduh, menindak dan membubarkan ormas tanpa ada ruang bagi ormas tsb utk membela diri,”.

“Lalu pada pasal 82 A, menunjukkan Perpu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili pikiran dan keyakinan sesuatu yang selama ini justru ditolak,”.Tegasnya.

Baca Juga  Komisi II DPR Sepakat Perppu Ormas Mengganggu Prinsip Demokrasi

Sebagai langkah berikutnya, kedepan HTI Sumut dan beberapa Ormas Islam lainnya di Sumut diantaranya FUI Sumut, FPI Sumut, MMI Sumut dan juga BKM Mesjid Agung, akan terus membangun dukungan dari Tokoh Ormas-ormas, baik dari Ormas Islam maupun Ormas umum lainnya, membangun dukungan dengan tokoh-tokoh Masyarakat, maupun Politik yang menolak Perppu tsb.

“Apabila Perppu tersebut tetap disahkan maka langkah Hukum yang diambil melakukan Gugatan Judicial Review/Uji Materi ke MK,”. Pungkasnya.

(Mtc/Robby)

Shares