Kamis , 23 November 2017

Nasrullah Nur, SH (Praktisi Hukum) Perpu Ormas Inkonstitusional

Perpu Ormas Inkonstitusional
Oleh Nasrullah Nur, SH (Praktisi Hukum)

Seminggu ini, publik dibisingkan dengan berita-berita terkait penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas).

Perpu yang dihadirkan pemerintah yang katanya untuk menjawab kekosongan dan kebutuhan mendesak yang tidak dikandung oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Penerbitan Perpu adalah kewenangan Presiden yang diberikan oleh Konstitusi. Yakni di Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, akan tetapi kewenangan luar biasa itu bukan tanpa syarat. Yaitu harus dalam kegentingan yang memaksa. Syarat adanya kegentingan memaksa ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009) disyaratkan harus memenuhi 3 hal, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Membaca Perpu No. 2 Tahun 2017, sesungguhnya tidak memenuhi syarat terbitnya perpu sebagaimana dipersyaratkan MK. Syarat pertama, yakni “Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar Undang-Undang”, berdasarkan syarat tersebut, tidak ditemukan adanya masalah hukum yang sifatnya mendesak untuk diselesaikan secara cepat berdasar Undang-Undang.

Pemerintah selalu berargumen bahwa perpu ormas dibutuhkan karena adanya indikasi ormas-ormas yang asas dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang harus segera mendapatkan tindakan tegas.

Isu ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan harus dibubarkan serta perlu mendapatkan tindakan tegas oleh Pemerintah sebagai tugas pemerintah menjaga NKRI. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah alasan pembenar yang kemudian pemerintah serta merta menerbitkan Perpu No.2 tahun 2017 tanpa memperhatikan syarat yang dikehendaki oleh Konstitusi.

Wow!:  Politisi PDI-P Marah Dituduh Berdosa Dukung Perppu Ormas

Syarat kedua menurut MK adalah “Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai”.

Faktanya, telah terdapat undang-undang yang mengatur secara komprehensif terkait organisasi kemasyarakatan, yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Khususnya terkait kewajiban dan larangan ormas, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam rangka membubarkan suatu ormas.

Ketentuan-ketentuan terkait hal tersebut dapat ditemukan diantaranya di pasal 21, pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), pasal 60 sampai dengan pasal 80 UU Ormas Sehingga tidak dapat dibenarkan perpu tersebut dikeluarkan.

Syarat ketiga menurut MK adalah “Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”.

Faktanya, di dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan terdapat pasal 21, pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), pasal 60 sampai dengan pasal 80 sebagaimana disebutkan di atas.

Sehingga melihat syarat dan alasan diterbitkannya Perpu ormas adalah inkonstitusional, bertentangan dengan syarat dikeluarkannya Perpu oleh Presiden sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan tafsir konstitusional syarat dikeluarkannya Perpu sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan MK di atas.

Dalam pertimbangan Perpu ormas, tercantum bahwa: “Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Wow!:  Inilah Trik Bagaimana Menjual Sebuah Negara

Bahwa tidak terdapatnya asas contrarius actus menjadi salahsatu alasan dikeluarkannya Perpu ormas, asas tersebut bermakna bahwa ketika suatu badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya badan atau pejabat tata usaha negara tersebut berwenang membatalkannya.

Bahwa asas tersebut bukanlah suatu keharusan dan bahkan fakta pada umumnya pembubaran badan hukum haruslah melalui jalur pengadilan seperti misalnya pembubaran Perseroan Terbatas (PT) terjadi melalui penetapan pengadilan yang diatur dalam pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembubaran yayasan karena putusan pengadilan yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Partai Politik bubar karena dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Apa yang disebutkan diatas barulah dari syarat formil pembentukan Perpu. Selanjutnya dari segi substansi (materiil) Perpu tersebut. Maka dapat ditemukan ada banyak kejanggalan-kejanggalan dan pertentangan dengan UUD 1945.

Diantaranya, ketentuan terkait mekanisme pembubaran ormas. Dalam Pasal 60 ayat (2) diatur ketentuan bahwa: “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana”, dan pasal 61 ayat (3) huruf a dan b yang menyatakan bahwa:

“sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) berupa: a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau b pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.

Wow!:  Di Acara Curah Gagasan PDIP, Anton Charliyan Sebut Jabar Provinsi Intoleransi

Ketentuan tersebut jelas merupakan sebuah kemunduran yang dilakukan oleh pemerintah. UU Ormas jelas telah memberikan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan persamaan dihadapan hukum dengan memberikan mekanisme penyelesaian pembubaran ormas melalu jalur pengadilan. Perpu ormas adalah langkah mundur karena pemerintah mengambil kewenangan yudikatif untuk menilai layak atau tidak suatu ormas dibubarkan.

Perpu ormas membuka jalan untuk pemerintah melakukan tafsir tunggal terhadap suatu ormas apakah telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 52 dan pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Perpu Ormas.

Perlu diingat bahwa segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang diberi kewenangan untuk itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Perpu Ormas telah mencederai perlindungan atas hak-hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat (pasal 28 dan pasal 28 ayat (3) UUD 1945), hak perlindungan, kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D UUD 1945), hak untuk mendapat perlakuan yang tidak diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

Hak asasi manusia yang begitu dilindungi oleh konstitusi seyogyanya dapat dimengerti dan dipahami oleh pemerintah sehingga seharusnya Perpu Ormas tidak harus terbit dan guna menjamin adanya kesempatan membela diri oleh ormas yang terindikasi telah melakukan pelanggaran hukum atau bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 di hadapan pengadilan.

Penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang diduga telah dilakukan oleh ormas tertentu perlu melalui jalur pengadilan.

Sumber: https://bharatanews.id/2017/07/19/perpu-ormas-inkonstitusional/

Berita tentang: tujuan konstitusi tersebut diatas terkait Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas |
Shares