Senin , 20 November 2017

Moratorium Dicabut, Gerindra: Lucunya, KLHK Dan Kemenko Maritim Tidak Ajak KKP

Publik mengetahui betul dan masih hangat dalam ingatan, beberapa hari sebelum pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ada pejabat tinggi yang mendorong reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan.

Pejabat tinggi tersebut bahkan terang-terangan mendorong dilanjutkannya reklamasi. Bahkan, tiba-tiba moratorium reklamasi di Teluk Jakarta dicabut.

Wasekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai, pencabutan moratorium diawali dari kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyatakan pengembang sudah memenuhi seluruh aturan.

Baca Juga  Polling Pembubaran FPI, Karena Tidak Sesuai Harapan Akhirnya Buka Polling Lagi

Menurutnya, pemerintah telah mengangap pengembang sudah mau melakukan kewajibannya. Selain KLHK, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pengembang dan dinyatakan sudah selesai.

“Lucunya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menepis semua anggapan yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri Maritim Luhut Pandjaitan. Susi tegas menyatakan KLHK dan Kemenko Maritim tidak melakukan koordinasi dengan KKP terkait pencabutan moratorium,” kata Andre dalam keterangannya, Minggu (29/10).

Baca Juga  Sri Mulyani: Dana Sumbangan Orang Kaya (Filantropi) Bisa Digunakan Untuk Infrastruktur

Andre menekankan, reklamasi tidak bisa berjalan sebelum ada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pengembang. Pemerintah juga harus berkaca dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menggusur masyarakat Kampung Akuarium dan warga Bukit Duri digusur lantaran dinilai tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Baca Juga  KH. Mustari: "Perppu Ormas berpotensi memecah ummat bahkan membuat Indonesia kacau balau"

“Maling ayam aja langsung dijatuhi hukuman, begitu juga copet, Masa iya warga Kampung Akuarium digusur, warga Bukit Duri digusur, lalu ada bangunan yang nyata-nyata tidak punya IMB di pulau reklamasi tidak digusur. Ini kan soal penegakan hukum dan kesetaraan di mata hukum,” tutur Andre. [nes]

rmol

Shares