Kamis , 23 November 2017

Mendalami Sila Keempat: “Syurakrasi”

HINGGA saat ini dunia Is­lam belum sepaham tentang demokrasi paralel dengan Islam. Sebagai bangsa In­donesia, juga masih sering terdengar di dalam publik kita demokrasi diperhadap-hadapkan dengan kepriba­dian bangsa kita. Demokrasi liberal jelas banyak menentangnya. Akan tetapi konsep demokrasi itu sendiri secara harfiah dan secara semantik tidak simetris dengan Pancasila. Itulah sebabnya para founding fathers kita lebih memilih istilah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksa­naan dalam perwakilan.” Istilah ini jauh lebih In­donesia dari pada kata “demokrasi” itu sendiri.

Pemikir muallaf Murad Wilfried Hofmann, mantan Dubes Jerman di Algeria dan Maroko, serta mantan Direktur Informasi NATO menulis artikel menarik berjudul “Democracy or Shuracracy.” Ia juga tidak sepenuhnya setuju mengatakan Islam sepenuhnya paralel dengan konsep demokrasi, sehingga ia memunculkan istilah “syurakracy,” yang diambil dari kata “syura” (musyawarah) dan “cracy” (demokrasi). Istilah ini dimunculkan sete­lah lama mempelajari ayat-ayat Al-Qur’an, hadis tentang sistem politik dalam Islam.

Wow!:  10 Fakta Tentang Jonru, Bikin Trenyuh Sekaligus Geram pada Rezim!

Ia mengesankan sistem politik di dalam Islam, yang ia eksplorasi sendiri dari dalam Al-Qur’an, Hadis, dan para pemikir Islam, tidak persis sama dengan teori dan penerapan demokrasi seba­gaimana yang berkembang di Barat. Akan tetapi ia juga tidak setuju pendapat sejumlah pemikir funda­mental Islam yang mempertentangkan Islam den­gan konsep demokrasi, seperti Al-Maududi yang kemudian memunculkan istilah theodemocracy.

Syurakrasi berbeda dengan demokrasi yang selalu mendasarkan pandangannya kepada hak-hak dan kebebasan manusia, baik individu mau­pun masyarakat. Demokrasi yang lebih mene­kankan pentingnya kebebasan individu di dalam negara biasa disebut demokrasi liberal. Sedang­kan demokrasi yang lebih menekankan penting­nya masyarakat di dalam negara biasa disebut demokrasi sosial. Demokrasi liberal mempunyai prinsip bahwa kebebasan individu harus ditem­patkan di atas segala-galanya oleh negara. Ber­beda dengan demokrasi sosial yang mempunyai prinsip bahwa masyarakat sebagai kumpulan in­dividu dan keluarga harus lebih diutamakan dan negara harus menjamin dan melindungi hak dan eksistensi masyarakat tersebut.

Wow!:  Ini Pidato Bupati Lampung Selatan Tentang Said Aqil Siroj yang Diprotes Warga NU, Ternyata!

Di dalam Islam, menurut Hofmann, individu dan masyarakat masing-masing memiliki unsur dan potensi yang sama dan sebangun dan tak bisa dinafikan eksistensinya satu sama lain. Individu memberikan dan sekaligus memperoleh pengaruh dari masyarakat. Demikian pula sebaliknya, ma­syarakat memberikan dan sekaligus memperoleh pengaruh dari individu. Kedaulatan mutlak di da­lam negara tidak otomatis berada pada individu dan masyarakat (sovereignty of people), karena masih ada hukum-hukum Tuhan yang lebih tinggi (sovereignty of God). Kedaulatan individu atau ma­syarakat di dalam negara hanya sejauh yang dii­zinkan oleh Sang Pemegang Kedaulatan Tertinggi (Tuhan) yang dapat diketahui melalui kitab suci- Nya (Al-Qur’an dan Hadis).

Wow!:  Bawa Sabu, Pendeta ini Ditangkap polisi, Padahal Rajin Khotbah

Al-Maududi dan sejumlah pemikir Islam lain­nya menyebut konsep semacam ini dengan Divi­ne Democracy atau theo-democracy. Yang lebih rumit lagi ialah konsep teokrasi, yang seolah-olah menafikan unsur manusia dan masyarakat di da­lam kepemimpinan umat. Mereka berpendapat keseluruhan proses politik kenegaraan itu harus berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, walaupun di dalam penjabarannya kemudian sesungguhnya tidak lain adalah penafsiran tokoh-tokoh mere­ka terhadap sejumlah ayat dan hadis. Kelompok inilah yang selalu mengidealisir terwujudnya apa yang disebutnya dengan Negara Islam (Daulah al-Islamiyyah).

Mungkin di antara kita ada yang sejalan deng­an pemikiran Hofmann tentang Islam dan de­mokrasi. Mungkin juga ada yang berusaha me­mahami jalan pikiran Hofmann dalam upaya memahami sila keempat Pancasila.
rmol

Shares