Senin , 20 November 2017

Ketika Wartawan Masuk Lantai Tujuh Hotel Alexis, Petugas Bilang Gini

– Usai menggelar konferensi pers dengan awak media hari ini (31/10), pihak Hotel Alexis lantas mengajak wartawan ke lantai tujuh. Di sana merupakan lokasi Griya Pijat yang disebut-sebut sebagai lokasi prostitusi.

Namun, beberapa saat sebelum wartawan beranjak dari lantai dua ke lantai tujuh, sejumlah petugas keamanan tampak sibuk berbicara dengan handy talky. Mereka memerintahkan agar petugas di lantai tujuh membersihkan kimono.

Baca Juga  Seruan Persatuan Islam dalam Tabligh Akbar Garut

“Itu kimono dan lainnya coba disimpan semua,” kata petugas saat berbicara dengan handy talky. Kimono diketahui adalah sebuah handuk yang biasa digunakan sebelum seorang melakukan pijat.
Alexis

Suasana lantai tujuh Hotel dan Griya Pijat Alexis, Jakarta, Selasa (31/10). (Elfany Kurniawan/JawaPos.com)

Wartawan juga tidak diperbolehkan untuk melewati tangga darurat, hanya diperbolehkan melalui lift. “Enggak bisa mas, lewat lift saja,” kata petugas di lokasi.

Baca Juga  Pengakuan Jujur Tito Karnavian: Di Alexis Ada Prostitusi; Masih Ada Yang Berani Bantah?

Sementara lift hanya mampu menampung empat orang, dan lift tersedia hanya dua unit. Hal itu membuat puluhan wartawan harus mengantre di lokasi untuk ke lantai tujuh.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebelumnya memutuskan untuk tidak melanjutkan izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, keputusan ini merupakan wujud realisasi janji kampanye menutup tempat yang diperuntukkan tidak sesuai izinnya.

Baca Juga  Heboh Alexis, Dulunya Nama Pemain Bola, Namun Ternyata Surga Dunia

“Kita tegas. Kita tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10).

Menurut Anies, keputusan Pemprov DKI Jakarta didasarkan pada berbagai laporan, keluhan, dan pemberitaan warga. Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis dinilai telah melakukan kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang dalam penyelenggaraan usaha.

(elf/ce1/JPC)
jawapos

Shares