Minggu , 17 Desember 2017

Jadi Alat Politik, Fraksi Gerindra Tolak Perppu Ormas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas hingga kini dibahas di Komisi II DPR. Namun, Fraksi Gerindra tetap bersikukuh menolak Perppu Ormas tersebut.

Perwakilan Fraksi Gerindra Hasikin Sultan mengatakan Perppu ini akan membawa kembali ke orde baru. Selain itu, dengan Perppu ini pemerintah dikasih ruang seluasnya untuk membubarkan ormas tanpa harus lewat peradilan.

“Kami menydari bahwa penerbitan Perppu adalah hak subjektif presiden tapi kita lihat tidak ada kondisi darurat yang memkasa presiden harus mengeluarkan Perppu Ormas,” kata Hasikin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Wow!:  Kholifah Utsman bin Affan: Malu dan Tegas dalam Memimpin

Apalagi, saat ini tidak ada alasan kegentingan yang memaksa. Misalnya adanya keadan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum secara cepat. Kemudian adanya payung hukum namun tidak berjalan dengan lancar.

“Ada hal mendasar yang membuat Gerindra menolak, yakni Perrpu ini bertengangan dengan demokrasi, Karena pembubaran ormas hanya boleh diputuskan dalam peradilan, dan yang terakhir Perrpu ormas telah menjadikan pancasila menjadi alat politik untuk memukul para pengritik pemerintah” kata Hasikin.

Wow!:  Amnesty International Pertanyakan Lambannya Kasus Novel, Kemana Saja Polisi?

Perrpu ini juga, lanjut Hasikin, membuat kegaduhan dalam masyarakat karena sesama rakyat akan mampu menuduh satu sama lain atas dasar anti Pancasila.

Kendati demikian, Fraksi Gerindra mengakui keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat penting sebagaimana tercantum dalam konstitusi UUD 1945 mengenai hak berkumpul dan berserikat.

Wow!:  Dituntut 2 Tahun Agar Seimbang dengan Ahok, Pengacara Buni Yani Nilai Jaksa Agung 'Balas Dendam'; "mengganggu akal sehat"

“Harus diakui berdirinya RI tidak terlepas dari organisasi seperti Syarikat Islam, NU, Budi Utomo dan lain lain” papar dia. (nug)

sumber: fajaronline

Shares