Minggu , 17 Desember 2017

Inilah 17 Butir Maklumat Jakarta Hasil Kongres Alumni 212, Ketika Kekuasaan Lupa Diri Dia Akan Hancur Porak Poranda

Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, batal membacakan resolusi atau maklumat yang dihasilkan dari Kongres Alumni Presidium 212 di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2017).

Pasalnya, ulama dan tokoh yang hadir dalam acara Maulid Nabi dan Reuni Alumni 212 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017), lumayan banyak, sehingga setiap ulama dan tokoh yang ingin memberikan tausiyah dan berpidato, oleh panitia penyelenggara hanya diberi waktu tiga menit.

Selain Amien Rais, tokoh yang hadir di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fadli Fahri Hamzah, mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Kivlan Zein, dan musisi Ahmad Dhani yang dalam momen ini menyanyikam lagu “Aksi Bela Islam” dengan diiringi musik hadroh yang dimainkan anggota Front Pembela Islam (FPI).

Ulama yang hadir di antaranya Ketua GNPF-Ulama KH Bachtiar Natsir, Ustad Felix Siauw, KH Maksum Bondowoso, KH Natsir Zein, KH Gus Nur, KH Kholid Ridwan, dan Habib Hanif.

Dalam pidatonya, Amien Rais memberitahu kalau resolusi yang dinamai “Maklumat Jakarta” itu dibuat dalam tiga bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab.

“Kita buat dalam bahasa Arab karena akan kita kirimkan ke negara-negara di Timteng (Timur Tengah) melalui kedutaan besar-kedutaan besar mereka di sini, agar terus mendukung kita,” katanya.

Maklumat itu juga dibuat dalam bahasa Inggris, jelasnya, karena akan dikirimkan ke negara-negara di Eropa, Amerika dan Australia melalui Kedubesnya di Jakarta, agar orang-orang di ketiga benua itu paham bahwa Islam adalah agama yang damai, bukan agama teroris dan intoleran, dan agar penduduk di negara-negara itu paham apa yang tengah dihadapi dan diperjuangkan umat Islam Indonesia.

Meski demikian, Amien meminta umat Islam peserta Reuni 212 tidak mempedulikan suara-suara sinis yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Reuni 212 tak ada gunanya, berbau politis, dan lain sebagainya.

“Biarkan para kecebong bersuara, biarkan kucing mengeong dan anjing menggonggong, tapi kafilah akan tetap berlalu,” katanya.

Maklumat Jakarta dibagikan panitia penyelenggara Reuni 212 kepada pers setelah acara selesai. Maklumat yang terdiri dari lima halaman dan 17 poin itu ditujukan kepada segenap bangsa Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia, pemerintahan Jokowi dan masyarakat internasional pada umumnya.

Secara ringkas, berikut ke-17 poin Maklumat Jakarta tersebut:
1. Kami bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan barokah-Nya, dalam suasana apa pun dan keadaan bagaimana pun, sehingga sebagai bangsa Indonesia, kami semua tetap tegar dan percaya diri mampu membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang lebih adil, lebih egaliter, lebih toleran, lebih manusiawi dan lebih etis serta harmonis sesuai cita-cita para founding mothers kita.

Wow!:  Reklamasi untuk 12 Juta Penduduk Jakarta? AM Fatwa: Omong Kosong!

2. Agama kami, agama Islam, sebagai sumber moral yang paling tinggi untuk seluruh kehidupan kami, mengajarkan dua hal mendasar, yakni melakukan al-amr bil makruf dan an-nahyu ‘anil miunkar yang harus dibarengi sengan al-amr ‘adli dan an-nahyu ‘anil baghyi’ (‘anidzulmi).

Memenangkan kebajikan di atas keburukan, serta memenangkan keadilan di atas kedzaliman dalam segala bidang kehidupan adalah pesan ilahiyah, yang sangat asasi dalam Al Qur’an, sebagai konstitusi (dustur) kehidupan kami. Al Qur’an adalah konstitusi kehidupan kami di dunia dan konstitusi di akhirat kelak. Sedang UUD 1945 adalah konstutusi kita semua dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-NKRI.

3.Dalam Al Qur’an dijelaskan bahwa tugas pokok para nabi dan rasul adalah menyampaikan kebenaran. Mareka para hamba Allah yang berhasil mencapai puncak-puncak kemanusiaan paling tinggi, diwajibkan hanya untuk menyampaikan kebenaran. Bukan untuk memaksa “Wa maa’alaina illa balagyl mubin” (tiadalah tugas kami (para nabi) kecuali hanya menyampaikan kebenaran yang nyata). Kami pun hanya menyampaikan, lain tidak.

4. Karena itu, melalui Maklumat Jakarta ini kami ingin menyampaikan apa yang kami rasakan selama ini sebagai umat Islam (atau paling tidak sebagai sebagian umat Islam), apa yang telah kami saksikan dan sedang kami saksikan, serta kekhawatiran kami tentang masa depan bangsa dan negara kita. Yang kami rasakan semakin lama semakin menggigit adalah sikap pemerintah yang kurang ramah kepada Islam dan umatnya. Terlihat dan terasa ada bagian-bagian tertentu dari pemerintah yang mungkin dihinggapi penyakit Islamophobia.

5. Kami melihat mereka yang sedang jumawa menghina umat Islam dengan segala ujaran kebencian yang bak air bah di medsos, dibiarkan terus menerus dan karenanya mereka merasa dilindungi oleh kekuasaan. Sebaliknya, bila ada undur kebencian yang muncul dari kalangan Islam, kekuasaan Jokowi begitu sigap mengejar, menangkap dan melakukan proses hukum.

6. Seorang anggota DPR RI yang di depan publik menyatakan kini ada sekitar 20 juta kader PKI yang akan bangkit, seperti tidak tersentuh hukum, karena memang dilindungi oleh kekuasaan. Sementara Ustadz Alfian Tanjung yang selalu mengingatkan bahaya kebangkitan komunis, kini meringkuk di penjara.

7. Perppu No 2 Tahun 2017 yang disahkan menjadi UU, dalam bacaan kami akan dan telah dijadikan pedang politik pemerintah Jokowi guna memangkas organisasi Islam yang dianggap dapat mengganggu kekuasaannya. Dalih yang dikemukakan merupakan lagu lama, yakni berbahaya buat Pancasila, NKRI, dan kemajemukan bangsa Indonesia. Tanpa proses pengadilan, kekuasaan secara sewenang-wenang dibenarkan untuk menentukan Ormas mana yang harus dipenggal dan mana yang boleh melangsungkan kehidupannya. HTI adalah korban awal, dan tidak mustahil kalau kekuatan-kekuatan demokrasi berdiam diri, akan ada korban-korban lain yang akan menyusul.

8. Pemerintahan Jokowi sengaja atau tidak telah membiarkan munculnya kekuatan ekonomi yang cukup dahsyat, sehingga kekuatan ekonomi itu dapat mendikte hampir bidang apa saja di Indonesia. Kekuatan korporasi aseng dan asing telah menjadi negara di atas negara, bukan lagi negara dalam negara. Kini negara kita telah menjadi sebuah coporate state, negara yang bersimpuh tanpa daya dan melakukan apa saja yang diinginkan oleh berbagai korporasi aseng dan asing itu. Sampai batas yang cukup jauh, kekuatan modal dapat mengatur berbagai kebijakan pemerintah hampir di semua bidang kenidupan.

Wow!:  OTT Bupati Nganjuk, Transaksi Terjadi dari Daerah Hingga ke Jakarta, KPK Amankan 15 Orang

9. Ada sangat banyak contoj koriporasi aseng dan asing yang telah menjadi negara di atas negara. Tiga kasus mencolok dapat disebutkan di sini. Kontrak Karya dengan PT Freeport bukannya diakhiri pada 2021 nanti, tetapi diperpanjang sampai 2041. Di atas kertas Indonesia memegang 51% saham, tetapi saham Indonesia harus dijual di pasar bursa (IPO- initial public offering). Lagi-lagi Freeport dan aseng-asing lainnya dapat menguasai Freeport kembali.

Perhatikan juga proyek Reklamasi Teluk Jakarta dengan 17 pulau palsu yang sebagian sudah dibangun. Tidak mustahil pulau-pulau palsu itu dijadikan saeana politik Lebensraum China. Tol Laut yang sedang dibangun oleh pemerintah kemungkinan besar akan jadi penyangga belaka jalur sutera laut China (tol laut China) yang akan melewati Selat Malaka dan mungkin akan menjelajahi perairan laut kita sebelum menyeberangi Samudera Hindia, terus ke utara, melewati Laut Merah, terus ke barat dan utara sampai mencapai Turki dan Rotterdam.

10. Terlalu jelas UUD 1945 nampak tak lagi menjadi rujukan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era pemerintahan sekarang ini. Pasal 22 UUD 1945 telah dilupakan sama sekali. Pasal 33 ayat 4 mengharuskan ditegakkannya demokrasi ekonomi yang berprinsip pada kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan (sustainable), berwawasan lingkungan, kemandirian (bukan ketergantungan pada aseng asing) dan seterusnya, namun tidak pernah diperlihatkan. Bahkan telah dicampakkan.

Sementara ayat 3 dan ayat 2 dilaksanakan terbalik. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak memang dikuasai oleh negara, namun untuk sebesar-besar keuntungan korporasi aseng dan asing. Sama sekali bukan untuk kemakmuran rakyat.

11. Dalam 3 tahun perjalanan yang telah dilalui oleh pemerintah, program nawacita pemerintahan Jokowi berakhir dengan kehidupan yang lebih sengsara bagi kebanyakan rakyat. Pembangunan jalan tol dan puluhan proyek infrastruktur lainnya, tidak bisa memberikan trickle down effect (berkah ekonomi yang menetes ke rakyat kecil), tetapi menghasilkan trickle up effect. Pemodal kuat dalam negeri dan swasta aseng yang jauh lebih kuat yang justru memanen berkah Jokowinomics.

12. Pemerintah Jokowi tidak berhasil mengangkat rakyat miskin dan golongan ekonomi lemah ke kehidupan yang lebih baik. Bahwa program bansos dan dana desa dengan konsep cash for work baru akan diimplementasikan pada 2018 (tahun politik menjelang Pilpres), tentu karena perhitungan politik semata. Kebijakan seperti ini bisa jadi bumerang karena perut rakyat tak bisa menunggu. Meminjam ungkapan Bung Karno, the stomach cannot wait.

Wow!:  Terima Kasih Abu Janda

Prestasi utang pemerintah sekarang semakin mengkhawatirkan. Diperkirakan sampai akhir tahun mendekati 4.000 triliun, dus mendekati 3% dari PDB. Angka ini maksimal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sekarang saja utang per kapita sudah mencapai Rp13 juta/penduduk.

13. Kami mengingatkan seyogyanya pemerintah Jokowi segera menghentikan politik pecah belah terhadap rakyat sendiri. Selama 3 tahun terakhir, kekuatan politik dan kekuatan sosial yang rentan perpecahan, oleh pemerintah justru didorong dengan segala cara supaya benar-benar pecah. Maksudnya supaya pemerintah jadi lebih kuat. Akan tetapi logika ini sungguh berbahaya karena bisa dipastikan kekuatan politik pendukung Jokowi akhirnya pasti juga pecah, setidaknya retak berat. Politik pecah belah selalu bersifat contagious (cepat menjalar) dan berakhir dengan pecahnya sutradara pecah belah itu.

14. Korupsi musuh nomor satu rakyat Indonesia, makin tak terkendali. Kami minta Presiden Jokowi bertindak tegas agar KPK tidak menjadi lembaga yang prestasinya justru melakukan obstruction of justice, lewat dipetieskannya kasus-kasus berskala mega dan melakukan sandiwara OTT yang makin lama makin memuakkan. Presiden harus menjadi pemecah masalah, bukan bagian dari masalah.

15. Pemerintah Jokowi sebaiknya berhenti melakukan dan berhenti menikmati upaya pecah belah kekuatan politik anak-anak bangsa yang dilakukan oleh satu-dua menterinya. Jangan sampai karena asyik masyuk memecah kekuatan politik rakyat sendiri, sampai lalai terhadap apa yang sedang terjadi di Papua dan Papaua Barat.

Gerakan Papua Merdeka, mungkin tidak kita sadari, telah memenangkan pertarungan dalam banyak front atau forum internasional melawan Jakarta. Hampir di semua kampus terkemuka di Australia, Eropa dan Amerika, pasti ada kelompok dosen dan guru besar pro Papua merdeka. Hampir semua negara anggota OAU (Organisasi Persatuan Afrika) mendukung Papua merdeka. Desmond Tutu, Uskup Gereja Anglikan Afsel juga mendukung perjuangan ULMWP (Gerakan Pemerdekaan Papua Barat).

16. Ada keajegan dalam sejarah kekuasaan di muka bumi sejak zaman baheula sampai zaman now. Sebuah kekuasaan yang semakin jumawa karena tidak mengindahkan peringatan dari rakyat, bahkan peringatan dari alam, kekuasaan tersebut justru akan dibukakan oleh Allah SWT pintu-pintu kesenangan dan kemewahan yang terbuka lebar. Namun pada saat kekuasaan telah lupa diri, Allah SWT akan menjatuhkan palu godam-Nya dan kekuasaan yang lupa diri itu menjadi hancur, porak poranda.

17. Kami minta kiranya beberapa poin Maklumat Jakarta ini dijadikan salah satu rujukan Pak Jokowi yang tinggal dua tahun lagi berkuasa, agar kondisi negara kita tidak makin parah. (rhm) sumber: harianumum.com

Shares