Sabtu , 25 November 2017

Ini Dia Masalah Serius Registrasi Kartu Prabayar terkait KK dan NIK

Program pemerintah memerintahkan rakyat meregistrasi kartu telepon seluler prabayar memang sangat baik. Sayangnya, masih banyak masalah keamanan data di balik niat baik itu.

Hak tersebut dikatakan pakar keamanan cyber, Pratama Persadha, dalam diskusi bertajuk “Ketik REG Data Aman?” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11).

Pratama membuktikan apa saja masalah yang ditemukannya secara riil. Pertama, seseorang bisa meregistrasi kartu prabayarnya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) milik orang lain. Pratama mengaku telah mencoba sendiri hal itu sebelum acara diskusi berlangsung.

Wow!:  Di Hari Sumpah Pemuda, Ratusan Mahasiswa Serukan Tolak UU Ormas

“Ada kartu keluarga orang di internet, terus saya coba pakai daftar pakai punya itu dan sukses. Jadi, kalau orang mau buat jahat, dia bisa ambil dari internet,” umbarnya.

Yang kedua, belum ada opsi “unregister” dalam proses pendaftaran. Padahal, opsi unregister sangat penting. Misalnya, seseorang (A) mencoba mendaftarkan nomor telepon selulernya dengan NIK dan KK milik orang lain (B), maka harus ada pilihan agar si B bisa membatalkannya. Kenyataannya, registrasi kartu prabayar saat ini bersifat final.

Wow!:  Simak! Ini Video Exclusive Kronologi Lengkap Pembubaran Kajian Felix Siauw

“Mekanisme untuk menghapus itu enggak ada, padahal itu NIK orang lain. Di luar negeri ada opsi unregister itu,” kata dia.

Kekurangan lain, lanjutnya, di saat mau mengganti nomor ponsel, masyarakat harus mendatangi gerai operator. Menurut dia hal itu sangat menyulitkan masyarakat terutama yang ada di pedalaman.

“Kita di Jakarta ini gampang, tinggal nunggu angkot, naik busway, bisa ke gerai operator. Coba kalau di Papua, untuk turun ke kota berhari-hari. Bagaimana ceritanya,” kritik dia.

Wow!:  Luhut Sebut, Ada yang Kurang dari Pemerintahan Jokowi-JK

Pratama menyarankan, kebijakan pemerintah yang sesungguhnya bertujuan baik sebisa mungkin tidak membebani masyarakat terlalu berat.

“Harus dibuat sistem yang masyarakat bisa mengakses, tapi di lain pihak juga kita bisa amankan,” sarannya.

Ditekankannya bahwa ada kewajiban pemerintah memastikan data yang diregistrasikan benar-benar aman. Dia menyinggung pentingnya UU Privasi dan edukasi dini tentang cyber kepada publik. [ald]

rmol

Shares