Jumat , 15 Desember 2017

ICMI Minta KPK Periksa Luhut Soal Pencabutan Moratorium Reklamasi

Pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) kian menjadi polemik. Kini, keputusan tersebut dipertanyakan oleh Sekjen Majelis Sinergi Kalam – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika-ICMI), Ismail Rumadan yang menyebut keputusan tersebut terkesan dipaksakan untuk mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Wow!:  Kyai Ini Sebut Banser “Sakit”

Dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (8/10/2017) Ismail menilai ada motivasi lain yang dimiliki oleh Luhut atas proyek tersebut. “KPK Perlu memeriksa Luhut, apa motivasinya mencabut moratorium tersebut, padahal belum ada setahun” ujarnya.

KPK perlu memeriksa Menteri Luhut, sebab dipertanyakan apa motivasi di balik pencabutan mortorium tersebut. Padahal moraturium belum sampai setahun,”

Wow!:  Umat Islam Merindukan Imam Besar, Habib Rizieq: Saya Lebih Rindu Lagi

Ismail menambahkan, padahal proyek tersebut jelas dapat merusak lingkungan, namun anehnya mengapa diteruskan. Ia juga menambahkan, Luhut mengeluarkan keputusan tanpa penjelasan rasional kepada masyarakat mengenai pencabutan moratorium pulau reklamasi yang dikeluarkannya. Padahal, moratorium itu dulunya dibuat dengan kesepakatan empat kementerian, Kemenko Maritim, KKP, Kementerian LKH, dan Kementerian ATR.

Wow!:  KH. Mustari: "Perppu Ormas berpotensi memecah ummat bahkan membuat Indonesia kacau balau"

“Moratorium itu dulu dibuat oleh Bapak Rizal Ramli dengan pertimbangan masalah hukum dan masalah lingkungan akibat kegiatan reklamasi. Jadi itu sudah tepat dan berdasar,” jelasnya. (IK)

Shares