Sabtu , 25 November 2017

HMI: Diam Melihat Reklamasi, Visi Maritim Jokowi Hanya Slogan Belaka

Masih banyak pulau dan daratan di Indonesia yang kosong bahkan tidak ada pembangunan. Seharusnya itu yang di perhatikan oleh pemerintah, bukan malah membuat pulau baru. Ini terlihat seakan Indonesia miskin pulau.

Demikian disampaikan ‎Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bidang Lingkungan Hidup Cabang Jakarta Pusat Utara Fadli Rumakefing melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (28/10).

“Reklamasi Teluk Jakarta bukanlah solusi untuk menata pembangunan di pesisir pantai utara jakarta, tetapi akan menimbulkan masalah baru,” kata Fadli.

Indonesia, khusunya DKI Jakarta kata Fadli tidak bisa berkaca pada Reklamasi Dubai dan Singapura, karena Dubai dan Singapura tidak memiliki wilayah yang rawan banjir, dimana seperti teluk jakarta yang memiliki 13 mata muara sungai yang hidup.

Wow!:  Menteri Luhut Pusing, Reklamasi Memiskinan Puluhan Ribu Nelayan

Fadli menejelaskan, Uni Emirat Arab membuat Reklamasi sebagai destinasi wisata demi pembangunan ekonomi nasional meraka, begitu juga dengan Singapura yang membuat Reklamasi untuk memperluas daratan negara mereka.

“Lantas Reklamasi Teluk Jakarta untuk apa dan siapa?,” tegas Fadli.

Terlepas dari untuk apa dan siapa, reklamasi Teluk Jakarta juga akan menghilangkan habibat dan identitas para nelayan yang sudah menaruh cita cita dan masa depan mereka di laut.

Wow!:  Luhut Soal Reklamasi. Pusing, Jenderal…

“Pemerintah keliatannya dilema antara pemodal dan keselamatan ekosistem, ekologis, nelayan, kepentingan nasional dan kepentingan kantong-kantong pribadi,” sindir Fadli.

Masih terekam dan teringat diingatan pubik saat Presiden Joko Widodo dengan visi dan misinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tepatnya tanggal 13 November 2014 lalu, dalam forum KTT di Myanmar Jokowi menegaskan nelayan sebagai objek vital dalam membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Namun hari ini, visi misi itu hanya sampai pada slogan belaka. Sedangkan reklamasi Teluk Jakarta yang nyata di depan mata sudah mengancam Identitas warga pesisir pantai sebagai nelayan,” tegas Fadli.

Wow!:  Pengelolaan Dunia Ketenagakerjaan Kian Tak Jelas di Era Jokowi-JK

Untuk itu kata Fadli, HMI mendesak agar Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno harus menepati janji politiknya yang akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.

“Kami menagih janji Gubernur terpilih Anis-Sandi untuk menghentikan reklamasi dan meminta kepada Presiden Jokowi segera keluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk hentikan Reklamasi Teluk Jakarta demi kepentingan ekosistem, ekologis dan kepentingan nasional. Bukan kepentingan kantong-kantong pribadi,” demikian Fadli.

rmol

Shares