Sabtu , 16 Desember 2017

Hentikan Kasus Viktor, Bareskrim Polri Akan Dipraperadilankan

Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule berencana mempraperadilankan Bareskrim Polri karena menghentikan penyelidikan dan penyidikan kasus fitnah dan ujaran kebencian yang dilakukan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Viktor Laiskodat, yang dia laporkan pada 4 Agustus 2017.

“Kami akan mengajukan praperadilan,” ujarnya seperti dikutip dari ROL, Kamis (22/11/2017).

Sebelum menggugat, Iwan terlebih dulu akan meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari Mabes Polri.

Selanjutnya, kedua dokumen itu akan dikaji, terutama alasan Bareskrim menghentikan laporannya yang teregristrasi di Bareskrim dengan nomor LP/773/VIII/2017/BARESKRIM, dan kemudian menjadikannya sebagai bukti untuk mengajukan praperadilan.

Wow!:  Sudah 3 Bulan Perintah Jokowi Usut Kasus Novel Gak Ada Hasil, Katanya Panglima Tertinggi?

Menurut dia, langkah Bareskrim menghentikan kasus itu dengan dalih karena Viktor punya hak imunitas Viktor sebagai anggota DPR, merupakan kesalahan fatal karena apa yang dilakukan Viktor dalam pidatonya saat berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan saat dia melapor, merupakan tindakan pidana murni.

“Seharusnya kepolisian melakukan gelar perkara sebelum menyatakan kasus dihentikan karena hak imunitas. Dalam gelar perkara, polisi harus mendatangkan para ahli untuk mendengarkan pendapat mereka,” katanya.

Selain mengajukan gugatan praperadilan, Iwan melalui kuasa hukumnya dari Tim Advokasi Pancasila, Mangapul Silalahi, akan melaporkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Harry Rudolf Nahak ke sejumlah pihak terkait seperti Komisi III DPR, Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman, karena pernyataannya soal alasan penghentian kasus, dan karena kasus yang dilaporkannya ini ternyata tidak dibuatkan berita acara perkara (BAP), serta tidak ada gelar perkara.

Wow!:  Soal Kasus Novel Tidak Sulit, Hanya Mau atau Tidak

“Ini pelanggaran terhadap tata cara penanganan kasus pidana,” tegas Mangapul.

Sudah curiga

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru yang juga melporkan Viktor ke polisi, juga menyayangkan langkah Bareskrim Polri yang memilih untuk menghentikan kasus ini. Ia bahkan mengaku udah sempat curiga kemana arah penyelidikan kasus ini oleh polisi karena laporan yang dibuat pada awal Agustus, tidak ditindaklanjuti kepolisian.

Wow!:  Blusukan Pakai Jilbab, Gadis Ahok Ini Menjual Agamanya Untuk Dunia

“Dari awal kita sudah menangkap arahannya ini bahwa siapa pun yang saat ini bersama dengan penguasa, semua kasus hukum tidak diteruskan,” ujar Zainudin.

Menurutnya, alasan kepolisian tidak bisa diterima karena kasus Viktor sangat jelas kasus pidana, sehingga hak imunitas sebagai anggota DPR tidak berlaku.

“Lagipula sebelum kasus dihentikan, seharusnya ada gelar perkara terlebih dahulu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Viktor dilaporkan PKS, PAN, Demokrat dan Gerindra karena menuduh keempat partai ini merupakan pendukung-pendukung khilafah.

Politisi NasDem itu bahkan menyarankan kepada para konstituennya yang hadir saat ia berpidato, agar membunuh para pendukung khilafah saat mereka mendatanginya, sebelum dibunuh duluan. (rhm)

harianumum.org, 23/11/2017

Shares