Sabtu , 16 Desember 2017

Gerindra: Pemerintah Sadar Perppu Ormas Perlu Direvisi

Partai Gerindra menganggap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Ormas atau Perppu 2/2017 dilakukan terburu-buru. Akibatnya, pemerintah melanggar UUD 1945.

“Perppu Ormas ini memang bermasalah dan untuk itu kami menolak.” ujar Ketua DPP Partai Gerindra yang juga anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria, saat ditemui di ruang rapat Komisi II, Senayan, Jakarta, Senin (23/10).

Wow!:  Live Streaming Aksi2410 #TolakPerppuOrmas bersama IMA

Riza menambahkan, Perppu Ormas dibuat secara tergesa-gesa dan karena itulah tidak sempurna. Salah satunya, Perppu diterbitkan tanpa ada kegentingan yang memaksa.

“Pemerintah menyadari bahwa Perppu ini perlu direvisi,” ucapnya.

Wow!:  Jubir HTI Jelaskan Tentang Khilafah Dalam Rapat Dengan Komisi II DPR

Hari ini, Komisi II DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap Perppu 2/2017. Pimpinan Komisi yang membidangi pemerintahan dan dalam negeri itu berusaha agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Wow!:  Said Aqil Larang Atribut NU Dipakai dalam Aksi Bela Palestina di Monas

Bila musyawarah tidak mampu menghasilkan mufakat, maka pengambilan keputusan akan dilakukan lewat pemungutan suara pada sidang paripurna DPR RI besok. [jar/rmol.co]

sumber: rmol

Shares