Senin , 20 November 2017

Geger! Loloskan RUU PNBP, Menkeu ‘Sogok’ Dengan Proyek Gedung Baru DPR

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur), Rizal Ramli, mengaku heran dengan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati yang lebih memilih untuk mengambil pungutan pada rakyat kecil.

Padahal, menurut Rizal, masih banyak cara yang lebih inovatif untuk meningkatkan penenerimaan negara.

“Ada cara cerdas dan inovatif untuk meningkatkan penerimaan negara dan tidak membebani rakyat, kok malah milihnya sing printil (yang kecil), mau ambil pungutan, palakan pada rakyat kita yang sudah susah,” kata Rizal usai memberikan keynote speaker dalam agenda diskusi publik bertema “RUU PNBP Lolos Rakyat Tambah Beban” yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca Juga  NU: "Akun Abu Janda Tak Ada Kaitannya dengan Ansor" Harusnya Banser tak Mudah Terprovokasi Oleh Manusia Ini

Untuk itu,Rizal berharap pemerintah membatalkan RUU PNBP serta mencabut kembali persetujuan Menkeu terkait dengan proyek pembangunan gedung baru DPR.

“Kami minta ini dibatalkan dan juga penyogokan kepada DPR, Menteri Keuangan sudah menyetujui 6,7 triliun untuk biaya gedung DPR yang baru,” ujarnya.

Baca Juga  DPR alokasikan Rp 601 M hanya untuk konsultan perencana pembangunan gedung baru

“Kongkalikongnya ya ini, diloloskan undang-undang yang memberatkan rakyat. Barter ini, barter gedung DPR baru dengan undang-undang yang memberatkan pungutan pada rakyat. Kami minta pembiayaan gedung DPR ini dibatalkan,” tegasnya.

Selain itu, Rizal juga mempertanyakan kinerja legislatif sebagai perwakilan rakyat. Anggota dewan yang sejatinya membela kepentingan rakyat justru malah mencoba membebani rakyat melalui PNBP.

Baca Juga  Kata Menkeu, Pegawai Kemenkeu Pahlawan Zaman “Now”, Berarti Sri Mulyani Bos Pahlawan Zaman NOW?

“DPR anggota partai politik ngapain aja selama ini ?, kenapa tidak pernah berpihak kepada rakyat Indonesia,” tutupnya.

aktual

Shares