Jumat , 15 Desember 2017

Eggi Sudjana: Bisa Saja Melaporkan Balik Tapi Demi Persatuan Indonesia, Tolong Mereka Cabut laporan

Eggi Sudjana membantah telah melakukan penistaan agama atas ucapannya yang dinilai menyinggung SARA.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu (DPN Peradah) Indonesia melaporkan Eggi ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), menganggap Eggi telah mengeluarkan ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Eggi menegaskan, bisa saja dirinya melaporkan balik orang-orang yang melaporkan dirinya ke polisi. Tapi demi persatuan dan kesatuan bangsa, menurut dia, ia memohon agar laporan tersebut dicabut.

“Mohon dimengerti, saya tidak menista agama. Demi Persatuan Indonesia, tolong mereka mencabut laporan,” kata pria yang berprofesi sebagai pengacara itu kepada CNN Indonesia, Jumat (6/10).

Egi dilaporkan oleh Ketua DPN Peradah Indonesia Suresh Kumar ke Bareskrim pada Kamis (5/10) kemarin.

Suresh mengatakan, ada video viral di media sosial tentang pernyataan Eggi yang mengganggu rasa kebhinekaan. Pernyataan Eggi yang dimaksud adalah bahwa pemeluk agama selain muslim itu bertentangan dengan Pancasila, hanya Islam yang sesuai dengan Pancasila. (Baca: Sebut Hanya Ajaran Islam yang Sesuai Pancasila, Eggi Sudjana Dilaporkan ke Bareskrim)

Wow!:  [Video] Ancaman Pengacara Setnov "Ketemu di Jalan, Saya Tembak!", Tuai Kecaman Netizen

Menurut Eggi, pelapor (Suresh Kumar) tidak cermat dalam memahami pernyataannya.

“Saya itu sedang menjalankan hak konstitusional saya di Mahkamah Konstitusi. Jika mereka tidak sependapat ajukan saja pendapat mereka ke MK secara tertulis, kok saya malah dilaporkan,” ujar Penasehat Presidium Alumni 212 itu.

Eggi menjelaskan secara konteks tentang pernyataannya. Pada tanggal 2 Oktober, Eggi hadir dalam persidangan di MK berkaitan dengan perkara nomor Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017 tentang pengujiaan formil dan materiil Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Usai memberikan penjelasan dalam persidangan, Eggi diwawancarai oleh sejumlah wartawan. “Dan itu masih dalam lingkup MK, karena wartawan tidak bisa juga bertanya dalam persidangan,” katanya.

Menurut Eggi, pernyataannya itu berkaitan dengan kesaksiannya di persidangan tentang Pancasila dan Perppu ormas. Eggi berpendapat, bahwa Perppu Ormas justru mengancam keberadaan agama-agama di luar Islam.

Wow!:  Lucunya Pengacara Novanto Hingga Buat Mahfud MD Ngakak

“Saya mengedepankan toleransi, makanya saya jelaskan. Secara keilmuan, kaitannya dengan Perppu Ormas,” katanya.

Dalam Perppu ormas, menurut Eggi, terdapat frasa ‘Setiap ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan’.

“Frasa ini berbahaya, karena tidak dijelaskan, agama-agama di luar Islam pun bisa dibubarkan dengan Perppu Ormas. Dulu di perppu yang lama jelas disebutkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, misalnya komunis, di Perppu ini tidak,” kata dia.

“Jadi jangan salah paham dengan saya, justru saya berjuang untuk toleransi tersebut yang dihilangkan dengan berlakunya Perppu Ormas,” ujar eggi.

Mengapa? Kata Eggi, hal ini harus dilihat secara keilmuwan.

Baca: Pengacara Eggi Sudjana Ancam Tuntut Balik Pelapor Rp1 Triliun

Berikut penjelasan Eggi soal Perppu Ormas:

Wow!:  Rasulullah Tertawa Saat Badui Tanyakan Tawaran Dajjal

Pancasila adalah modus vivendi. Pancasila adalah kesepakatan luhur. Sila 1 menjadi ruh bagi keempat sila lainnya. Sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa. apa Maksudnya? Apakah semua paham agama yang ada di Indonesia harus bersesuaian dengan sila 1 ini

Hal ini perlu disoroti, mengingat ada frase “dan paham lain…” yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu 2 tahun 2017.

Kalau Perppu ini berlaku, apa akibat hukumnya? Kerugian konstitusional apa yang akan terjadi bila semua ajaran dan agama yang bertentangan dengan sila 1 harus dilarang dan dibubarkan.

Justru Perppu ini mengancam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi suatu Perppu atau UU harus tegas jelas, apa yang dianggap bertentangan dengan Pancasila ini. Harus Jelas, lebih menyebut secara pasti seperti pada UU Ormas 17/2013, yakni ateisme, komunisme, marxisme-leninisme. Tidak perlu tambahan frase, dan paham lain yang bertentangan. (jurnalindonesia)

Shares