Sabtu , 16 Desember 2017

Doh! Zikir di Monas Langgar Keppres 25/1995, RPJB Ingatkan Anies, Monas hanya untuk kegiatan bernuansa kebangsaan tanpa unsur SARA

Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB) mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan Lapangan Monas untuk kegiatan zikir.

Ketua RPJB, Pitono Adhi, menegaskan bahwa langkah Anies merupakan bentuk pelanggaran Keputusan Presiden 25/1995 tentang Pembangunan dan penggunaan kawasan Monumen Nasional.

“Penggunaan kawasan Monas harus merujuk Keppres 25/1995 yang pada bagian menimbang menyebut bahwa tugu Monas merupakan lambang perjuangan bangsa Indonesia,” tegasnya dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin (20/11).

Wow!:  Setahun Aksi 212, Penting Merawat Energi Al Maidah 51 dengan Persatuan

Gubernur DKI Anies Baswedan sendiri telah menyatakan akan mengubah Peraturan Gubernur atau Pergub tentang penggunaan Kawasan Monas.

“Pembangunan dan penggunaan Kawasan Monas yang dilaksanakan Gubernur DKI sesuai Keppres harus dikoordinasikan dengan Komisi Pengarah yang diketuai Menteri Sekretaris Negara dan dilaporkan kepada Presiden,” kata Pitono Adhi.

Pasal 6 Keppres tersebut menyatakan bahwa Gubernur adalah pemimpin Badan Pelaksana yang salah satu tugasnya (Pasal 7) menyusun rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.

Wow!:  Jokowi tak Keluarkan Izin Reklamasi, Guru Besar UI: Anies Segera Perintahkan Bongkar Pulau Reklamasi!

Kemudian Pasal 8 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan Komisi Pengarah.

Sedangkan pasal 9 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komisi Pengarah.

“Jadi jelas bahwa Gubernur DKI sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Monas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sehingga penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan kebudayaan, kebangsaan atau pun keagamaan harus dilaporkan kepada Komisi Pengarah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya musti ada izin dari Presiden melalui komisi pengarah. Tidak bisa Gubernur Anies seenaknya mengizinkan Monas dipakai untuk kegiatan keagamaan,” ungkap Pitono Adhi.

Wow!:  Reklamasi: Jurus Apa Agar Anies-Sandi Tidak Ditangkap KPK?

“RPJB juga mengimbau Gubernur Anies untuk menjaga dan memanfaatkan kawasan Monas hanya untuk kegiatan bernuansa kebangsaan tanpa unsur suku, agama ras dan antar golongan (SARA).” [sam]

rmol.com, 20/11/2017

Shares