Jumat , 20 Oktober 2017

Diamankan polisi karena unggahan menyinggung pemerintah & Kapolri, Haidar: “Saya itu hanya ingin mengkritik saja. Apakah itu salah?”

Unit IV Cyber Crime Subdit II Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap seorang pemuda bernama Haidar (21). Warga Jl Layur, Pasuruan, Jawa Timur, itu diamankan karena postingannya di media sosial Instagram yang mengandung ujaran kebencian.

Penangkapan dilakukan hari ini. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, menjelaskan, konten negatif itu diunggah Haidar sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 24 September 2017.

Tak hanya ujaran kebencian, yang bersangkutan yang mengunggah meme yang bernada menghina Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara, serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga  Salah Paparkan Data, INDEF: Presiden Sengaja Tutupi Penurunan Daya Beli?

“Tersangka ini ditangkap diduga melanggar Undang-ndang Informasi Teknologi dan Informasi atau UU ITE. Karena, memberikan konten informasi tidak benar, dan menyinggung bisa menyebabkan munculnya SARA di media sosial Instagram,” terang Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (9/10).

Ditambahkan Kasubdit 2 Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Festo Ari Permana, mengungkapkan, gambar yang diposting oleh tersangka didapat dari beberapa temannya. Kemudian, oleh tersangka diberi keterangan yang mengarah pada ujaran kebencian.

“Caption dalam foto sengaja dilakukan oleh tersangka. Karena tidak sependapat dengan pemerintah. Dari situ, tersangka kemudian mempostingnya ke media sosial Instagram,” katanya.

Baca Juga  Tak Masuk Anggaran 2018, Program Anies-Sandi “Dikerjai” Pemprov DKI Era Sebelumnya

“Saya itu hanya ingin mengkritik saja. Apakah itu salah?” kata Haidar.

Dalam postingannya, Haidar menuliskan ‘Pemerintahan Jokowi pro Komunis’ sedangkan untuk Kapolri dia menyandingkan wajah Tito dengan DN Aidit.

Atas perbuatan tersebut, Haidar dikenakan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 207 KUHP dan Pasal 208 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. (merdeka, 9/10/2017 )