Sabtu , 16 Desember 2017

Di Papua Pemerintah Masih Jadi “Pemadam Kebakaran”

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Roberto Rouw menyayangkan lambatnya langkah Pemerintah dan aparat keamanan dalam mengantisipasi terjadi penyanderaan terhadap 1.300 warga di dua desa di Timika.

Menurut Rouw aparat keamanan sudah paham bahwa intensitas gerakan bersenjata asal Papua sering meningkat setiap menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desembar.

Rouw menilai, sejauh ini aparat penegak hukum selalu menjadi pemadam kebakaran dalam menangani konflik di Tanah Papua. Yang dimaksud pemadam oleh Robertho adalah, Pemerintah baru bertindak saat sudah ada peristiwa.

Wow!:  2 Brimob Tewas di Papua, Kapolri Masih Tempuh Persuasif Hadapi KKB

Padahal, seharusnya Pemerintah dapat mengantisipasi agar peristiwa seperti penyaderaan dan penembakan di Papua tidak terjadi dan tidak ada korban yang jatuh.

“Harusnya pemerintah bisa melihat akar masalahnya apa, agar jangan cuma jadi pemadam kebakaran. Kalau cuma jadi pemadam, masyarakat akan terus menjadi korban,” kata Robertho saat dihubungi Jumat (10/11).

Wow!:  Amien Rais: Sebaiknya PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah

Wakil rakyat dari Dapil Papua ini meminta agar pemerintah harus lebih siap dan sigap jauh-jauh hari sebelum 1 Desember dengan meningkatkan intensitas keamanan di Papua.

Dengan begitu, para simpatisan OPM tidak punya ruang untuk melancarkan operasinya. Antisipasi ini, kata Roberto, lebih penting daripada penindakan. Sebab dalam penindakan, sering ada pihak yang selalu berupaya memperburuk citra Indonesia melalui isu HAM di Papua.

Kata Roberto, beberapa waktu lalu, Dubes RI di New Zealand mengemukakan, isu Papua jadi perhatian khusus, terutama negara-negara Pasifik. Ada stigma negatif dari negara-negara tersebut dalam memandang Indonesia terkait Papua.

Wow!:  ICMI Minta KPK Periksa Luhut Soal Pencabutan Moratorium Reklamasi

“Karena selalu konflik, pasti ada masalah kan. Justru itu harus dilihat cermat juga. Karena di sana ada kasus yang ideologi dan ada juga yang bersifat ekonomi. Jadi, harus dipetakan betul. Pemerintah harus analisa betul. Harapan saya, jangan kedepankan cara represif tapi komunikasi dengan baik,” ujarnya.

rmoljakarta

Shares