Minggu , 17 Desember 2017

Bangsa Indonesia telah Berkhianat Kepada Umat Islam, ini Buktinya!

Bangsa Indonesia sudah memasuki usia yang ke-72, terhitung sejak bangsa ini memproklamasi diri pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun meskipun masih dalam perdebatan para ahli sejarah.

Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya bahwa keberhasilan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tidak pernah lepas dari tangan-tangan kaum muslimin baik secara individu maupun organisasi.

Mari kita coba lihat sejarah bangsa Indonesia mulai dari merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam. Pasca proklamasi kemerdekaan, sebagaian besar bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan, suku, dan agama pada dasarnya sepakat untuk mengurus bangsanya sendiri tanpa campur tangan penjajah dan merdeka sepenuhnya. Namun, orang-orang Belanda dibantu pasukan Sekutu tetap memaksakan untuk turut campur dalam urusan negera, dan pada intinya ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Hal ini, memunculkan perlawanan dari bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945, pertempuran di Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November dan berakhir pada 15 Desember 1945, pertempuran Medan Area telah terjadi sejak 13 Oktober 1945, pada tanggal 17 November 1945 TKR dibantu para pemuda mengadakan serangan di Padang dan sekitarnya, dan tanggal 24 November 1945 di Bandung TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris.

Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi keagamaan yang terbentuk pada awal abad ke-20, tampak peranannya dalam perjuangan usaha mempertahankan kemerdekaan. Baik secara keorganisasian maupun individu tokohnya dapat dilihat andil mereka, baik pada masa pra-kemerdekaan maupun pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebut saja Hizbullah (Tentara Allah) dan kemudian Sabiliillah adalah organisasi yang bersifat militer yang di dalamnya NU dan Muhammadiyah banyak berperan.

Di sisi lain, tokoh-tokoh Muhammadiyah dapat dilihat bagaimana peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan. Selain Mohammad Roem, sebagaimana telah disinggung, juga ada Ki Bagus Hadikusumo sebagai pejuang kemerdekaan. Ketika bicara BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia) sebagai badan yang mengantarkan lewat diskusi ilmiah tentang pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, maka Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu tokohnya. Dia adalah seorang yang kuat dengan pendirian ke-Islamannya, sehingga dia banyak mengunakan dasar-dasar Islam ketika diskusi negara, misalnya. Sebagaimana dikatakan, Hadikusumo menegaskan bahwa al-Our’an sangat berkepentingan dengan masalah politik dan duniawi.

Wow!:  Dakwah Islam Terus Berkembang di El Savador

Agresi Militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947, mengakibatkan beberapa daerah di Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Keadaan ini menyebabkan keprihatinan para ulama di Yogyakarta, yang kemudian memprakarsai membentuk suatu badan perjuangan untuk umat Islam. Oleh karena itu, beberapa orang ulama ulama Muhammadiyah membuka markasnya di Masjid Taqwa yang terletak di kampung Suronatan, untuk membicarakan segala sesuatu mengenai perjuangan.

Pada bulan Ramadhan tahun 1947, para ulama mengadakan ibadah iktikaf bersama-sama dan pada malam itu mereka membicarakan langkah apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi yang tidak stabil berupa penyerangan bersenjata, akibat dari pendudukan kembali pasukan Belanda. Keputusan yang diambil oleh para ulama setelah mengadakan musyawarah di dalam masjid tersebut ialah membentuk wadah bagi pemuda-pemuda Islam di Yogyakarta, baik yang berasal dari kalangan masyarakat maupun pemuda-pemuda Islam bekas laskar Hizbullah dan Sabilillah.

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, dapat disaksikan bahwa masyarakat Islam adalah bagian dari komponen bangsa yang memberikan sumbangan untuk mencapai kemerdekaan. Masyarakat Islam yang terbentuk dalam beberapa organisasi, misalnya, sosial-keagamaan, politik, maupun kemiliteran mendasarkan gerakannya untuk mencapai kemerdekaan. Dalam hal ini, organisasi NU dan Muhammadiyah, baik secara keorganisasian maupun peran para individu, terbukti mempunyai andil besar dalam perjuangan menuju kemerdekaan dan mempertahankannya. Dua organisasi sosial-keagamaan inilah yang memunculkan organisasi-organisasi yang strategis dalam rangka melawan ketidakadilan kolonial. Kemunculan PII, MIAI, Masyumi, Hizbullah, Sabilillah, dan Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (MUAPS) tidak terlepas dari peran organisasi Muhammadiyah dan NU.

Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah Indonesia berbuat khianat terhadap umat Islam ini. Apakah mereka lupa akan jasa-jasa para tokoh dan ormas Islam dalam mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Ataukah memang ada rencana yang busuk ingin menghabisi umat Islam ini.

Wow!:  Kebangkitan Nasionalisme Islam: Jokowi Bantah LBP Soal Reklamasi

Berikut ini adalah bukti pengkhianatan bangsa Indonesia terhadap umat Islam. Pertama berkenaan dengan pembentukan dasar negara yaitu Pancasila. Suasana tegang dan panas menghiasasi perdebatan tentang dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI. Setiap golongan merasa mempertaruhkan keyakinannya demi Indonesia yang dicita-citakan. Setidaknya ada dua faksi yang mengusulkan dasar negara saat itu. Pertama, usulan dasar negara Islam yang dibela oleh ahli-ahli agama yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia (Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, KH. Abdul Wahid Hasjim dan lain-lain). Kedua, aliran pemisahan negara dan agama yang diusulkan oleh kelompok nasionalis (Soekarno, M. Hatta, Soepomo dan kawan-kawan).

Soal dasar negara telah membuat para pendiri republik dalam situasi sulit. Jika mereka gagal merumuskan dasar negara, ada dua resiko yang sama-sama tidak menguntungkan: Indonesia batal diproklamasikan (berarti tetap sebagai negara jajahan) atau Indonesia menjadi negara yang terpecah-pecah. Pada akhirnya, kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta terjadi pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan preambule bagi konstitusi, di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara dimana sila pertama berbunyi: ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Seluruh rakyat Indonesia menyambut bangga dan antusias kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Tetapi kelompok nonIslam merasa ada yang tidak beres dalam dasar negara Pancasila, terutama anak kalimat: ”… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Tokoh agama Kristen, Latuharhary misalnya, memberikan tanggapan:

”… akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap agama lain. Maka dari itu, saya harap supaya dalam hukum dasar, … tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam….”

Keberatan juga datang dari Wongsonegoro (tokoh Jawa) dan Hoesein Djayadiningrat (Kepala Urusan Agama Pemerintah Jepang) yang mengkhawatirkan munculnya fanatisme agama akibat pelaksanaan hukum Islam yang dipaksakan. Jika tujuh kata tidak dihapus dalam konstitusi, menurut Hatta, kelompok Kristen dan Katolik dari Timur Indonesia akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wow!:  Ormas Islam Sumut Menolak Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang orma

Setelah melewati masa-masa kritis, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, wakil-wakil dari umat Islam akhirnya menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945, dengan tambahan atribut yang sangat kunci, hingga menjadi: ”Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perubahan di atas dipandang oleh sebagian orang sebagai kekalahan politik umat Islam. Tetapi pada 1978, Alamsjah Ratu Perwiranegara, Menteri Agama saat itu menafsirkan peristiwa tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hadiah umat Islam kepada bangsa dan kemerdekaan Indonesia, demi menjaga persatuan. Pernyataan Alamsjah ini dapat diartikan sebagai usaha untuk meyakinkan banyak pihak bahwa loyalitas umat Islam kepada Pancasila tidak perlu dipertanyakan lagi.

Kedua adalah bagaimana pemerintah berusaha memberangus ormas Islam dengan jalan memfitnah para tokohnya baik itu tokoh partai politik Islam maupun ormas Islam. Cara pandang yang keliru, melihat Islam dan umat Islam sebagai ancaman, melahirkan kebijakan-kebijakan yang sarat dengan permusuhan terhadap umat Islam. Ulama dan tokoh-tokoh Islam pun ditangkapi. Ormas Islam dibubarkan secara dzolim. Suara umat Islam yang kritis dan berdasarkan syariah Islam pun dibungkam dan dituding sebagai penghasutan, kebencian, makar, anti kebhinekaan, radikal hingga teroris.

Lihatlah Aksi Bela Islam, yang berjalan damai, nyaris tanpa kekerasan, kemudian dituding di dalangi kelompok radikal Islam. Padahal yang dilakukan umat Islam hal yang wajar, menuntut agar penista agama Islam diproses hukum.

Hal yang sama terjadi, ketika umat Islam bersama-sama menyuarakan solidaritas mereka untuk saudara muslim Rohingya mereka yang ditindas. Muncul-lah tudingan solidaritas muslim Rohingya, digoreng untuk menjatuhkan Jokowi. Tidak hanya itu, dibangun opini pembantaian muslim Rohingya digunakan kelompok-kelompok radikal untuk melakukan tindakan terorisme.

Kenapa ini bisa terjadi, maka jawaban sekaligus sebagai kesimpulan adalah karena rusaknya sistem negara ini yang sudah teracuni oleh virus demokrasi dan liberalisme.

(jp)

Shares