Minggu , 17 Desember 2017

APBN 2018 Tidak Berpihak Pada Keadilan Sosial

Fraksi Partai Gerindra DPR RI tegas menolak pengesahan RUU APBN 2018 yang kini telah disahkan menjadi undang-undang dengan target pendapatan negara Rp 1.894,72 triliun dan belanja negara Rp 2.220,66 triliun.

Sebab, postur APBN 2018 tersebut dinilai tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia.

Politisi Gerindra Rahayu Saraswati menjelaskan, hal itu terlihat dari tidak didukungnya kebijakan anggaran dalam program perlindungan perempuan dan anak, tidak adanya skema penganggaran pengangkatan guru baru, Program Keluarga Harapan yang tidak didukung melalui kebijakan anggaran, serta pelaksanaan Asian Para Games untuk penyandang disabilitas pada Oktober 2018 tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah.

“Itu adalah beberapa di antara banyak catatan lain yang membuat postur APBN 2018 terlihat tidak pro terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Wow!:  Moratorium Dicabut, Gerindra: Lucunya, KLHK Dan Kemenko Maritim Tidak Ajak KKP

Menurut Sara, tidak didukungnya kebijakan anggaran dalam program perlindungan perempuan dan anak terlihat dari pemangkasan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

“Dalam pembahasan anggaran kami selalu diberikan penjelasan oleh menteri PPPA bahwa anggaran tidak disetujui di trilateral meeting dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dan dipangkas terus. Bayangkan jika kementerian yang lain mendapatkan puluhan triliun rupiah, kementerian yang seharusnya menjalankan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk seluruh Indonesia hanya dianggarkan Rp 553,8 miliar,” paparnya.

Selain itu, ketidakberpihakan APBN 2018 terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial terlihat dari tidak adanya skema penganggaran pengangkatan guru baru. Padahal, Kemendikbud menyatakan akan ada 295 ribu guru yang akan pensiun dalam kurun waktu lima tahun ke depan tetapi belum ada rencana pengangkatan baru.

Wow!:  Duh, 14 Juta Penduduk Indonesia Alami Gangguan Emosional

Menteri PAN-RB menjelaskan bahwa alasan mengapa belum bisa menghilangkan moratorium pengangkatan PNS karena Kementerian Keuangan belum menyiapkan skema penganggaran pengangkatan guru baru.

“Padahal kita semua menganggap negara ini kekurangan guru. Sedangkan ada ratusan ribu guru honorer yang selama ini menunggu pengangkatan dan terkadang hanya menerima gaji Rp 50 ribu per bulan,” kata Sara.

Untuk itu, Gerindra mempertanyakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla yang sudah sudah masuk tahun ke empat terhadap keseriusan dalam menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia.

“Dengan tidak adanya skema penganggaran pengangkatan guru baru, pemikiran untuk peningkatan sumber daya manusia di Indonesia masih belum menjadi prioritas. Apalagi kalau kita memikirkan rasio antara guru dan murid. Bagaimana nasib anak-anak kita jika tidak dapat menerima pendidikan yang layak,” jelas Sara.

Wow!:  Hakim Berkali-kali Ingatkan Setya Novanto agar Tidak Bohong

Salah satu program pemerintah yang cukup baik bahkan didukung seluruh fraksi di parlemen yaitu Program Keluarga Harapan di bawah Kementerian Sosial justru tidak diberikan dukungan besar oleh negara melalui Kemenkeu dan Bappenas.

“Seharusnya jika memang ingin mengentaskan kemiskinan, anggaran belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 629.2 triliun, di mana komponen terbesar adalah untuk infrastruktur bisa dialihkan di antaranya untuk meningkatkan Keluarga Penerima Manfaat PKH dari 10 juta menjadi 20 juta. Dan untuk infrastruktur bisa difokuskan pada peningkatan dana desa yang memang sebenarnya mengena secara langsung pada rakyat kecil dari Rp 60 triliun menjadi Rp 90 triliun,” tandas Sara yang juga anggota Komisi VIII. [wah]

rmol

Shares