Minggu , 17 Desember 2017

Ahli Lingkungan Makassar Kritik Luhut

Ahli lingkungan hidup Sulawesi Selatan Dr Muh Syaiful Saleh menganggap langkah yang ditempuh Menteri Koordinator Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan terkait pengerjaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta terlalu terburu-buru.

Syaiful menjelasakn bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pekerjaan reklamasi semestinya memilki jenjang dan syarat yang harus dipenuhi.

“Syarat yang tertuang dalam UU bahwa reklamasi dapat dilakukan berdasarkan peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Harus ada produk hukum tentang hal tersebut. Sampai saat ini produk hukum tersebut belum diperdakan,” terang Syaiful saat ditemui di ruangannya, Rabu (26/10/2017).

Wow!:  Presiden Direktur Metro TV Suryopratomo: "kalau kegiatannya menghalangi proses hukum, itu tentu tanggung jawab pribadi"

Lebih lanjut Syaiful menerangkan bahwa Kementerian Bidang Maritim semestinya melibatkan kementerian teknis dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil seperti bidang kelautan dan perikanan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan.

Tak kalah pentingnya, menurut Syaiful, keikutsertaan masyarakat sekitar dalam pengerjaan reklamasi ini dengan melakukan konsultasi publik.

Wow!:  Geram! Luhut Binsar Pandjaitan: Kalian Ini Apa Sih Perlunya, Kok Kita Ditubruk-tubrukin, Mau Setop, Silakan

“Diharuskan ada konsultasi publik berulang-ulang untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jangan sampai reklamasi yang kita buat justru mengabaikan kepentingan rakyat yang ada di sekitar pesisir,” terang Syaiful yang juga wakil ketua Muhammadiyah Sulsel.

Wow!:  (Video) Yang Terjadi Saat Gadis Ini Bershalawat di Depan Agnez Mo, Maher Zain: Amazing mashaAllah

Syaiful menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah harus mengambil alih kebijakan terkait reklamasi ini. Agar seluruh hal yang terkait reklamasi berada di bawah kewenangan presiden.

“Sudah waktunya presiden men-take over kebijakan, sehingga semua yang terkait dengan ini berada di bawah kewenangan presiden untuk mempersatukan pendapat terkait reklamasi ini,” tutupnya. (fo)

http://fajaronline.com/2017/10/26/ahli-lingkungan-makassar-kritik-luhut-minta-jokowi-ambil-alih-reklamasi-jakarta

Shares