Jumat , 20 Oktober 2017

Dituntut 2 Tahun Agar Seimbang dengan Ahok, Pengacara Buni Yani Nilai Jaksa Agung ‘Balas Dendam’; “mengganggu akal sehat”

Buni Yani Dituntut 2 Tahun Agar Seimbang dengan Ahok

Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan terdakwa kasus pelanggaran UU ITE, Buni Yani dituntut penjara dua tahun. Hal ini dikaitkan dengan kasus penistaan agama yang membuat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis dua tahun penjara.

“Mengajukan tuntutan pidana selama dua tahun penjara dan segera masuk. Kenapa demikian, untuk keseimbangan. Kerena bagaimana pun kasus ini tidak dapat dilepaskan dengan kasus lain sebelumnya (Ahok),” kata Prasetyo di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.

Ia mengatakan, kejaksaan mempertimbangkan kasus Ahok sebelumnya diputus dua tahun penjara oleh hakim. Sehingga harus ada keseimbangan dengan kasus yang menjerat Buni Yani.

“Harus ada keseimbangan. Karena kita mengacu pada asas adequat teori. Teori sebab akibat, bahwa kasus yang satu tidak akan terjadi jika tidak ada kasus yang lainnya,” kata Prasetyo.

Baca Juga  Soal Reklamasi dan Meikarta, Komisi II: Jangan Ada Negara dalam Negara

Seperti diketahui, Buni Yani didakwa mengubah, merusak, menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, maupun publik berupa video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Andi Muh Taufik menegaskan, video rekaman yang beredar di media sosial YouTube Pemrov DKI Jakarta diunduh oleh terdakwa pada Kamis, 6 Oktober 2016, pada pukul 00.28 WIB berdurasi 1 jam 48 menit. (viva.co.id, 11/11/2017)

Pengacara Buni Yani Nilai Jaksa Agung ‘Balas Dendam’

Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian menilai ada upaya ‘balas dendam’ Jaksa Agung kepada Buni Yani. Pasalnya, dengan alasan agar ada keseimbangan hukum dengan Ahok, Jaksa menuntut kliennya tanpa berlandaskan hukum, undang-undang, serta fakta persidangan.

“Itu menjadi bukti bahwa tuntutan Jaksa kepada Buni Yani sebagai bentuk ‘balas dendam’ karena mereka menganggap gara-gara Buni Yani, Ahok kini mendekam di penjara,” papar Aldwin di Jakarta pada Rabu (11/10/2017).

Baca Juga  Ketum ICMI: Substansi Perppu Ormas Banyak Masalah

Kemudian Aldwin mengungkapkan, baru kali ini di dunia ada tuntutan Jaksa kepada terdakwa dengan pertimbangan utamanya adalah agar tuntutan tersebut seimbang dengan tuntutan yang telah diterima terdakwa lain di kasus yang berbeda dan tidak ada hubungannya.

Mungkin Jaksa Agung, lanjut Aldwin, tidak mencermati secara seksama Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang menyatakan Ahok bersalah karena telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51 dan secara tegas menyatakan tidak ada hubungan antara Buni Yani dengan kasus Ahok.

Pernyataan Jaksa Agung ini menurut Aldwin merupakan sebuah blunder yang menguntungkan Buni Yani karena sudah jelas Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara menolak semua kesimpulan Jaksa Penunut Umum (JPU) yang pada saat itu ngotot mengaitkan dan melebarkan kasus Ahok dengan Buni Yani. Padahal saat itu posisi JPU harusnya berseberangan dengan terdakwa.

Baca Juga  Muhammad “Romo” Syafii: Erat dengan Negara Komunis, Gejala PKI Bangkit

”Kan sudah jelas Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara menyatakan, keresahan yang timbul di masyarakat terjadi karena ucapan Ahok sendiri yang telah mencederai perasaan dan memecah kerukunan umat,” terangnya.

Pada waktu itu Hakim juga menegaskan, kasus Ahok juga tidak ada hubungannya dengan Buni Yani, karena tidak ada satupun pelapor yang menjadikan video yang ada di akun facebook Buni Yani sebagai dasar pelaporan.

“Nah, sekarang Jaksa Agung masih tetap ngotot mengaitkan kasus Ahok terkait dengan Buni Yani dan malah menjadikannya sebagai pertimbangan utama menuntut Buni Yani, dua tahun penjara. Ini akan mengganggu akal sehat kita,” tuntasnya. (jaa) (indopos.co.id, 11/11/2017)
(viva/indopos)